Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

Judul UU Cipta Kerja Mampu Antisipasi PHK Massal
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-10-20 05:31:00
Ukuran 133x193mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 6.650.000

News Value Rp 19.950.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
UU Ciptaker merupakan terobosan pemerintah untuk meningkatkan investasi. Melalui kebijakan
ini, investasi diharapkan dapat lebih terbuka sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja
dan menangkal PHK massal yang banyak terjadi akibat pandemi Covid-,19. Demonstrasi yang
digencarkan oleh kaufn buruh dan mahasiswa terhadap penolakan omnibus law, salah satunya
adalah karena anggapan bahwa omnibus law akan membuat perusahaan melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) secara semena-mena terhadap karyawan.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, di
dalam Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, terdapat aturan yang menegaskan bahwa
pemerintah akan memberikan jaminan sosial berupa uang tunai dan peluang kesempatan
kerja.Oleh sebab itu, Program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) juga telah ditambahkan pada
UU Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan. Undang-undang ini memberikan kepastian bahwa
hak pesangon tersebut diterima oleh pekerja/buruh dengan adanya skema di samping pesangon
yang diberikan pengusaha.

UU CIPTA KERJA MAMPU ANTISIPASI PHK MASSAL

UU Ciptaker merupakan terobosan pemerintah untuk meningkatkan investasi. Melalui kebijakan
ini, investasi diharapkan dapat lebih terbuka sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja
dan menangkal PHK massal yang banyak terjadi akibat pandemi Covid-,19.
Demonstrasi yang digencarkan oleh kaufn buruh dan mahasiswa terhadap penolakan omni-bus
law, salah satunya adalah karena anggapan bahwa omnibus law akan membuat perusahaan
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara semena-mena terhadap karyawan.

Namun, hal tersebut dibantah oleh Pakar Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof
DrTadj uddin Noer Effendi, ia men -gatakan bahwa gagasan awal penyusunan undang-undang
(UU) Cipta Kerja justru ditujukan untuk menangkal gelombang pemutusan hubungan kerja.
Dimana gelombang PHK berpotensi mun cul menghadapi revolusi industri 4.0.

Tadjuddin mengaku bahwa dirinya telah terlibat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja sejak tahun
2018. Ia juga menegaskan bahwa respons terhadap gelombang. PHK memang diperlukan

19