Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 24
Dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia tentang Hasil Peninjauan Komponen dan Jenis
Kebutuhan Hidup Layak Tahun 2020 pada 15-17 Oktober 2020 menghasilkan rekomendasi
berbeda antara perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta perwakilan serikat
pekerja dan buruh. Unsur pengusaha usul upah minimum provinsi (UMP) dan kabupaten/kota
(UMK) 2021 bagi perusahaan terdampak Covid-19 disamakan dengan UMP dan UMK 2020.
Sementara bagi perusahaan yang tak terdampak ditentukan kesepakatan bipar-tit di internal
perusahaan.
Sebelumnya, saat konferensi pers, 7 Oktober 2020, Menaker Ida Fauziyah mengatakan,
penghitungan upah minimum tetap mengacu pada PP No 78/2015 tentang Pengupahan. Namun,
penetapannya tidak bisa dilakukan secara normal mengingat pertumbuhan ekonomi minus akibat
pandemi.
JALAN TENGAH POLEMIK UPAH
Penetapan upah minimum 2021 menuai polemik di tengah situasi usaha yang terdampak
pandemi Covid 19. Pemerintah dinilai bisa mengambil jalan tengah di antara silang pendapat.
Kelompok buruh dan pengusaha berbeda pendapat terkait penetapan upah minimum tahun
2021. Namun, pemerintah dinilai bisa mengambil jalan tengah di antara silang pendapat, yakni
tetap menaikkan upah minimum dengan persentase wajar. Daya beli pekerja mesti
dipertahankan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
Dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia tentang Hasil Peninjauan Komponen dan Jenis
Kebutuhan Hidup Layak Tahun 2020 pada 15-17 Oktober 2020 menghasilkan rekomendasi
berbeda antara perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta perwakilan serikat
pekerja dan buruh. Unsur pengusaha usul upah minimum provinsi (UMP) dan kabupaten/kota
(UMK) 2021 bagi perusahaan terdampak Covid-19 disamakan dengan UMP dan UMK 2020.
Sementara bagi perusahaan yang tak terdampak ditentukan kesepakatan bipar-tit di internal
perusahaan.
"Ketika kondisi usaha lagi seperti ini, bisa bertahan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan
kerja (PHK) saja sudah bagus. Faktor kemampuan perusahaan penting untuk diperhitungkan,"
kata Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz saat dihubungi di Jakarta, Senin
(19/10/2020).
Menurut dia, jika merujuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang menurun, upah minimum bisa
saja turun. "Sebab, bagaimana kalau kita terus-te-rusan menghadapi deflasi ke depan? Secara
otomatis (upah) pasti turun. Kita harus realistis melihat hal ini," katanya.
Sementara itu, perwakilan serikat pekerja/buruh mengusulkan agar penetapan UMP 2021
dikembalikan ke dewan pengupahan setiap daerah. Anggota Dewan Pengupahan Nasional dari
unsur serikat pekerja, Mirah Sumirat, mengatakan, upah minimum dimungkinkan naik. Sebab,
meski Covid-19 berdampak pada dunia usaha, ada beberapa sektor tak terdampak, bahkan
bertumbuh saat pandemi.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengatakan, secara
yuridis, penetapan UMP/UMK 2021 yang akan dilakukan 1 November 2020 seharusnya masih
mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Dengan demikian, yang jadi acuan adalah pertumbuhan ekonomi triwulan III-IV tahun 2019 dan
triwulan I-II tahun 2020, serta inflasi dari September 2019 sampai September 2020. "Rata-rata
pertumbuhan ekonomi periode itu masih positif karena pertumbuhan minus baru di triwulan 11-
2020. Deflasi juga baru mulai terjadi sejak Juli 2020, sebelumnya masih inflasi," kata Timboel.
23
