Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

kembali, Jokowi membuat sejumlah kebijakan yang mengundang gelombang aksi massa.
Misalnya, UU KPK yang menuai aksi unjuk rasa masif pada September 2019.
Hingga yang terbaru, Jokowi bersama DPR mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja pada Oktober
2020. Dua peristiqa itu diwarnai aksi represif kepolisian dalam mengawal aksi unjuk rasa.
Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dalam wawancara dengan staf
komunikasi politik kantor staf presiden mengklaim jika pemerintah tidak melarang orang
menyampaikan pendapat atau berunjuk rasa.

1 TAHUN JOKOWI-MA'RUF: BUZZER TAK EFEKTIF, POLISI DIKERAHKAN

Aktivis hak asasi manusia (HAM) Yati Andriyani menyebut ada perubahan pendekatan
pemerintah terhadap masyarakat sipil yang berseberangan secara politik dalam satu tahun
pemerintahan Jokowi - Ma'ruf .

Yati mengatakan pemerintahan Jokowi lebih sering menggunakan "serangan" tidak langsung
kepada pihak-pihak yang berbeda pendapat di periode pertama. Misalnya, mengerahkan
pendengung (buzzer) atau organisasi kemasyarakatan.

Hal itu berubah dalam satu tahun terakhir. Para pendengung dinilai kehilangan efektivitasnya
karena sering kali justru jadi pintu menyerang balik narasi pemerintah.

"Akhirnya hari ini karena buzzer, influencer, barangkali tidak bisa lagi dianggap satu alat yang
efektif, maka serangan-serangan langsung melalui aktor-aktor polisi," kata Yati dalam diskusi
daring di akun Youtube Lokataru Foundation, Senin (19/10).

Mantan Koordinator Kontras itu berpendapat perubahan pendekatan dipengaruhi posisi Jokowi
saat ini. Dia telah berada di periode kedua, tak ada lagi beban meyakinkan masyarakat untuk
pemilu berikutnya.

Posisi ini dinilai membuat pemerintahan Jokowi semakin terbuka menyerang pihak-pihak yang
berseberangan. Hal itu dilihat dari rangkaian tindakan represif aparat beberapa waktu
belakangan.

"Tidak ada beban, sehingga HAM, demokrasi dan seterusnya, dengan sangat percaya diri
dihilangkan, dipinggirkan, dan tidak ada tempat begitu ya dalam politik pemerintahan hari ini,"
tutur dia.

Selasa (20/10) tepat satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Mereka resmi menjabat setelah
mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Setelah terpilih kembali, Jokowi membuat sejumlah kebijakan yang mengundang gelombang aksi
massa. Misalnya, UU KPK yang menuai aksi unjuk rasa masif pada September 2019.

Hingga yang terbaru, Jokowi bersama DPR mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja pada Oktober
2020. Dua peristiqa itu diwarnai aksi represif kepolisian dalam mengawal aksi unjuk rasa.

Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dalam wawancara dengan staf
komunikasi politik kantor staf presiden mengklaim jika pemerintah tidak melarang orang
menyampaikan pendapat atau berunjuk rasa.

"Tidak ada yang melarang orang menyampaikan pendapat. Namun jika penyampaiannya sudah
mengarah pada perusakan, anarki, atau menyebar fitnah, tentu ini akan mengganggu hak orang
lain. Mengusik rasa aman khalayak, juga merusak harmoni bangsa. Ini yang perlu ditertibkan,"
ujar Moeldoko dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com .
33