Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

negative - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI))
Jadi ada win-win solution . Tapi jangan juga dibohongi pekerjanya dengan bilang rugi padahal
tidak

Ringkasan

Pemerintah tengah menyusun formulasi dan rekomendasi kebijakan pengupahan 2021. Aspirasi
seluruh pihak, termasuk buruh dijanjikan akan diakomodasi.
Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI &
Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Haiyani Rumondang mengatakan, dalam
penetapan formulasi kebijakan pengupahan di masa pandemi, pemerintah akan tetap
mendengar aspirasi semua pihak. Meski diakuinya, pandemi telah menyebabkan perlambatan
ekonomi hampir seluruh sektor.

PEMERINTAH MASIH BUKA RUANG SOAL FORMULASI PENGUPAHAN 2021

Pemerintah tengah menyusun formulasi dan rekomendasi kebijakan pengupahan 2021. Aspirasi
seluruh pihak, termasuk buruh dijanjikan akan diakomodasi. Plt. Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI & Jamsos) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) Haiyani Rumondang mengatakan, dalam penetapan formulasi
kebijakan pengupahan di masa pandemi, pemerintah akan tetap mendengar aspirasi semua
pihak. Meski diakuinya, pandemi telah menyebabkan perlambatan ekonomi hampir seluruh
sektor.

Haiyani menjelaskan, dari sudut pekerja/buruh, kondisi pandemi Covid-19 berdampak nyata
pada penurunan penghasilan yang diterima. Sehingga mengakibatkan kesulitan dalam
memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya. Sementara dari sisi pengusaha,
pandemi menyebabkan kesulitan karena permintaan menurun dan terbatasnya bahan baku.
Kondisi ini pun akhirnya berdampak pada kelangsungan usahanya.

"Karena itu, diperlukan pemahaman seluruh pihak terhadap kondisi yang terjadi agar terjalinnya
sinergitas," ujarnya dalam keterangan resmi, kemarin (19/10).

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tersebut, pihaknya telah menggelar dialog Dewan
Pengupahan se-Indonesia tentang hasil peninjauan komponen dan jenis komponen hidup layak
(KHL) di tengah kondisi pandemi. Dialog dilakukan pada 15-17 Oktober 2020.

Peninjauan Komponen dan Jenis KHL ini diamanatkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah RI Nomor
78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) untuk dilakukan dalam jangka waktu 5
tahun melalui penetapan Menaker. Penetapan tersebut juga dilaksanakan dengan
mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Depenas sendiri
telah menyelesaikan kajian peninjauan Komponen dan Jenis KHL pada bulan Oktober 2019
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Permenaker No. 21 Tahun 2016.

Nantinya, nilai KHL hasil peninjauan bakal dihitung dengan menggunakan informasi harga dari
berbagai survei yang dilakukan BPS. Selanjutnya, perhitungan nilai KHL ini akan dilakukan oleh
Dewan Pengupahan Daerah guna penetapan Upah Minimum tahun 2021. Haiyani menegaskan,
dalam pelaksanaan KHL ini hendaknya memperhatikan perlindungan pekerja/buruh dan
kelangsungan berusaha. "Masa peninjauan KHL bukanlah kondisi yang diinginkan oleh semua
pihak. Namun, dalam kondisi saat ini, pemerintah masih terus mendengar seluruh pihak,"
ungkapnya.

59