Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani menambahkan, peninjauan KHL
dilakukan lima tahun sekali lantaran setiap lima tahun ini terjadi perubahan pola konsumsi
masyarakat. "Misalnya apakah kebutuhan beras, gula, atau baju tetap sama atau turun 5 tahun
lalu dengan sekarang," tuturnya.

Menurutnya, setelah dikaji dewan pengupahan dan direkomendasikan ke Menaker, telah
ditindaklanjuti dengan keluarnya Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang KHL. Dari Permenaker
tersebut, komponen KHL yang semula terdiri dari 60 jenis, kini berubah menjadi 64 jenis. KHL
ini yang dijadikan sebagai salah satu formula penentuan upah di tahun 2021 mendatang. "Ada
KHL yang bertambah, berubah dan ada yang diperbaiki. Di antaranya penambahan televisi, pulsa
dan lainnya," katanya.

Dinar menambahkan, Permenaker ini disosialisasikan ke anggota dewan pengupahan provinsi,
kabupaten/kota. Pada dialog tersebut, hadir Wakil Ketua Depenas, Adi Mahfudz (unsur
pengusaha), Sunardi (unsur serikat pekerja/serikat buruh), serta 68 peserta dari Dewan
Pengupahan Provinsi Seluruh Indonesia. Kemudian, 15 peserta dari unsur pemerintah, 18
peserta unsur pengusaha, 31 peserta dari SP/SB, serta 2 peserta dari Akademisi.

Serikat pekerja/buruh sendiri meminta agar upah minimum tahun depan naik. Presiden
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan, pandemi
bukan alasan untuk tidak menaikkan upah/gaji pekerja di tahun depan. Mengingat, kondisi tahun
ini sudah cukup sulit bagi pekerja terlebih dengan hadirnya RUU Cipta Kerja klaster
ketenagakerjaan. "Saya kira itu bukan alasan. Sebab kalau itu terjadi (upah tidak naik, red)
buruh akan semakin tersudut dan terpuruk," ujarnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus berhitung. Bila upah tidak naik, maka konsumsi dan
daya beli masyarakat akan semakin menurun. Apalagi saat ini, harga barang semakin tinggi. Hal
ini tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. "Kalau upah minimum tidak naik,
perekonomian bakal semakin tenggelam nanti. Sekarang saja sudah minus," ungkapnya.

Kondisi ini tentu bisa semakin parah. Mengingat, banyak pekerja yang dirumahkan dan
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Tentu ini menjadi masalah baru terkait konsumsi
di grass roots . "Pemerintah dan pengusaha harus melihat ini sebagai cara untuk melindungi
buruh," tegasnya.

Kenaikan yang dituntut buruh tentu secara proporsional. Menurutnya, buruh juga memahami
situasi saat ini. Namun, perlu digarisbawahi bila tidak semua perusahaan mengalami dampak
buruk dari pandemi Covid-19 ini. Bidang manufaktur dinilai yang masih cukup stabil, tidak ada
yang ditutup dan sangat sedikit pegawai yang dirumahkan. "Proporsional lah. Jangan tidak naik
sama sekali," tuturnya. Terlebih, tahun depan KHL sudah naik dari 60 menjadi 64 komponen.
"Kalau ini berubah berarti kan kenaikannya harus ada,"sambungnya.
Nah, bagi sektor tertentu yang memang tidak mampu untuk menaikkan upah minimum, Elly
merekomendasikan adanya bipartit dengan serikat pekerja/buruh. Perusahaan bisa berdiskusi
mengenai alasan ketidakmampuan tersebut. Apabila terkait pendapatan, maka wajib
menjabarkan posisi keuangan perushaaan. Sehingga, ada solusi bersama yang dapat disepakati.
"Jadi ada win-win solution . Tapi jangan juga dibohongi pekerjanya dengan bilang rugi padahal
tidak," keluhnya.

Namun, apabila pengusaha dan pemerinath sepakat tak ada kenaikan, Elly mengatakan, bisa
jadi membuat semua tidak nyaman. Gelombang aksi turun ke jalan bisa lebih masif lagi. ( Editor
: Dinarsa Kurniawan Reporter : Zalzilatul Hikmia.

60