Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 64
Selain itu, Depenas telah menyelesaikan kajian peninjauan Komponen dan Jenis KHL pada bulan
Oktober 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Permenaker No. 21 Tahun 2016.
"PP Pengupahan juga telah mengamanatkan penggunaan data BPS atau informasi harga dari
berbagai survei yang dilakukan BPS dalam menghitung nilai KHL hasil peninjauan. Untuk
selanjutnya perhitungan Nilai KHL akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah guna
penetapan upah minimum tahun 2021," tegasnya.
Senada dengan Haiyani, Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan
dialog dengan dewan pengupahan bertujuan untuk menginformasikan atau mensosialisasikan
hasil peninjauan komponen dan jenis KHL yang diamanahkan oleh PP Pengupahan, yakni
meninjau kembali setiap komponen dan KHL.
"Kenapa setiap 5 tahun sekali? Karena pola konsumsi masyarakat setiap 5 tahun sekali diubah.
Misalnya apakah kebutuhan beras, gula atau baju tetap sama atau turun 5 tahun lalu dengan
sekarang," ujar Dinar.
Dinar menjelaskan setelah dikaji oleh dewan pengupahan dan direkomendasikan ke Menaker,
dikeluarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang KHL.
Dari Permenaker tersebut, komponen KHL yang semula terdiri dari 60 jenis, berubah menjadi 64
jenis. Komponen inilah yang menjadi acuan KHL tahun 2020 dan dijadikan sebagai salah satu
formula penentuan upah di tahun 2021 mendatang.
"Ada KHL yang bertambah, berubah dan ada yang diperbaiki. Di antaranya penambahan televisi,
pulsa dan lainnya," katanya Dinar menambahkan Permenaker ini disosialisasikan ke anggota
dewan pengupahan provinsi, kabupaten/kota. Namun karena kondisi pandemi COVID-19,
peserta sosialisasi dikurangi dari 34 provinsi.
Sebagai informasi, Dialog Dewan Pengupahan turut dihadiri Wakil Ketua Depenas, Adi Mahfudz
(unsur pengusaha) dan Sunardi (unsur serikat pekerja/serikat buruh), serta diikuti 68 peserta
dari Dewan Pengupahan Provinsi Seluruh Indonesia, yakni 15 peserta dari unsur pemerintah, 18
peserta unsur pengusaha, 31 peserta dari SP/SB, serta 2 peserta dari akademisi.
63
