Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

Ringkasan

Pandemi COVID-19 mengakibatkan perlambatan ekonomi hampir di seluruh sektor. Oleh karena
itu, dalam pelaksanaan perubahan komponen dan jenis Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
hendaknya memperhatikan perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan berusaha.

Terkait hal ini, Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (PHI & Jamsos) Kemnaker, Haiyani Rumondang mengatakan pemerintah tetap
mendengarkan aspirasi seluruh pihak terkait formulasi dan rekomendasi kebijakan pengupahan
di masa pandemi COVID-19.

KEMNAKER TEGASKAN TETAP DENGARKAN KEBIJAKAN PENGUPAHAN SAAT
PANDEMI
Pandemi COVID-19 mengakibatkan perlambatan ekonomi hampir di seluruh sektor. Oleh karena
itu, dalam pelaksanaan perubahan komponen dan jenis Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
hendaknya memperhatikan perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan berusaha.

Terkait hal ini, Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (PHI & Jamsos) Kemnaker, Haiyani Rumondang mengatakan pemerintah tetap
mendengarkan aspirasi seluruh pihak terkait formulasi dan rekomendasi kebijakan pengupahan
di masa pandemi COVID-19.
"Masa peninjauan KHL saat ini berbarengan dengan pandemi COVID-19 dan berdampak
terhadap ekonomi, bukanlah kondisi yang diinginkan oleh semua pihak. Namun, dalam kondisi
saat ini, pemerintah masih terus mendengar seluruh pihak terkait formulasi kebijakan
pengupahan yang terbaik di masa pandemi COVID-19," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin
(19/10/2020).

Saat membuka Dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia tentang hasil peninjauan komponen dan
jenis KHL Tahun 2020 pada Kamis (17/10), Haiyani menjelaskan kondisi pandemi COVID-19
berdampak terhadap penurunan penghasilan yang diterima oleh buruh/pekerja sehingga mereka
kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga.

Sementara itu, dari segi pelaku usaha, pandemi COVID-19 berakibat terhadap turunnya
permintaan dan terbatasnya bahan baku sehingga berdampak pada kelangsungan usahanya.
"Karena itu, diperlukan pemahaman seluruh pihak terhadap kondisi yang terjadi agar terjalinnya
sinergitas seluruh pihak sehingga kita dapat melewati masa sulit ini (pandemi COVID-19) dengan
baik," paparnya.

Hal ini lah yang menjadi dasar adanya dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia tentang hasil
peninjauan komponen dan jenis KHL. Hayani berharap melalui dialog ini seluruh pihak dapat
menyamakan persepsi dan pemahaman tentang hal tersebut.

"Diharapkan dialog ini akan memberikan manfaat dalam pengembangan pengupahan ke depan
yang adil dan berdaya saing dalam menyatukan perspektif dan langkah untuk menghadapi
kebijakan besar saat ini, yaitu kebijakan Cipta Kerja," katanya.

Ia menjelaskan Pasal 43 Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
(PP Pengupahan) mengamanatkan peninjauan Komponen dan Jenis KHL dalam jangka waktu 5
tahun melalui penetapan Menaker dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan
Nasional (Depenas).

62