Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 69
Judul DPR Minta Perjokian Kartu Prakerja Diusut Tuntas
Nama Media sindonews.com
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/201454/12/dpr-minta-perjokian-
kartu-prakerja-diusut-tuntas-1603116607
Jurnalis Rico Afrido Simanjuntak
Tanggal 2020-10-19 21:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR) Secara tata kelola gagal program ini.
Manajemen program Kartu Prakerja tidak dikelola dengan baik dengan banyak sekali
kecerobohan akhirnya tujuan dari Kartu Prakerja tidak tercapai dengan baik dan maksimal
neutral - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR) Di Komisi IX kami sudah melakukan
pengawasan secara maksimal bagi Kemenaker. Meski tidak bertanggung jawab langsung, tapi
Kemenaker memiliki peran. Kita sudah minta agar Kemenaker sampai Depnaker di daerah
memastikan program Kartu Prakerja ini berjalan dengan baik
negative - Kurniasih Mufidayati (Anggota Komisi IX DPR) Benar kemarin dihentikan sementara
tapi saat kembali berjalan ternyata masalahnya makin bertambah. Artinya ada yang bermasalah
dari tata kelola program secara keseluruhan
Ringkasan
Munculnya joki di program Kartu Prakerja menyita perhatian banyak pihak. Anggota Komisi IX
DPR , Kurniasih Mufidayati meminta joki Kartu Prakerja diusut tuntas karena terindikasi
menyalahgunakan program pemerintah.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa keberadaan joki itu merugikan
masyarakat penerima Kartu Prakerja yang alokasi anggarannya dari APBN. Kata dia, joki bisa
menyebabkan pergeseran peruntukkan bantuan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK)
maupun para pencari kerja.
DPR MINTA PERJOKIAN KARTU PRAKERJA DIUSUT TUNTAS
Munculnya joki di program Kartu Prakerja menyita perhatian banyak pihak. Anggota Komisi IX
DPR , Kurniasih Mufidayati meminta joki Kartu Prakerja diusut tuntas karena terindikasi
menyalahgunakan program pemerintah.
68
