Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 70
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa keberadaan joki itu merugikan
masyarakat penerima Kartu Prakerja yang alokasi anggarannya dari APBN. Kata dia, joki bisa
menyebabkan pergeseran peruntukkan bantuan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK)
maupun para pencari kerja. ( SINDOnews , Senin (19/10/2020).
Menurut dia, munculnya kasus joki Kartu Prakerja menambah sederet persoalan program ini
sejak diluncurkan. Dia menilai secara maksud dan tujuan program Kartu Prakerja itu baik untuk
menolong korban PHK dan para pencari kerja saat masa pandemi.
Namun sayang, tata kelola yang buruk dan tidak transparan membuat program ini menjadi
bermasalah. "Secara tata kelola gagal program ini. Manajemen program Kartu Prakerja tidak
dikelola dengan baik dengan banyak sekali kecerobohan akhirnya tujuan dari Kartu Prakerja tidak
tercapai dengan baik dan maksimal," jelasnya.
Dia menjelaskan penanggung jawab program Kartu Prakerja bukan di Kementerian
Ketenagakerjaan, hal ini menyebabkan pengawasan oleh Komisi IX DPR tidak bisa berjalan
maksimal. Tidak ada komisi di DPR yang secara khusus menjadi mitra PMO Kartu Prakerja yang
ditunjuk pemerintah.
"Di Komisi IX kami sudah melakukan pengawasan secara maksimal bagi Kemenaker. Meski tidak
bertanggung jawab langsung, tapi Kemenaker memiliki peran. Kita sudah minta agar Kemenaker
sampai Depnaker di daerah memastikan program Kartu Prakerja ini berjalan dengan baik,"
imbuhnya.
Dia menambahkan Komisi IX DPR sudah meminta dilakukan penghentian sementara terhadap
program Kartu Prakerja itu lalu dievaluasi menyeluruh. "Benar kemarin dihentikan sementara
tapi saat kembali berjalan ternyata masalahnya makin bertambah. Artinya ada yang bermasalah
dari tata kelola program secara keseluruhan," pungkasnya. (kri).
69
