Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

Dikatakan penolakan, DPRD Jabar terkait, dengan telah disahkannya undang-undang Omnibus
Law Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober di Jabar telah terjadi aksi unjuk rasa dan penolakkan
undang-undang tersebut dari seluruh serikat pekerja atau seluruh buruh se-Jabar.

Achmad Ru'yat menyampaikan bahwa mencermati penyampaian aspirasi yang secara
bergelombang dari serikat buruh dan juga kekuatan mahasiswa, tentu lembaga DPRD sebagai
suatu repersentasi penyampaian aspirasi publik perlu merepon dan undang-undang Omnibus
Law Cipta Kerja yang telah ditetapkan oleh DPR RI dan kesepakatan dengan pemerintah pusat
dari aspirasi yang disampaikan banyak kekuatan yang menyatakan menolak dari buruh.

Penolakan ini, menurut Achmad Ru'yat, karena beberapa hal dan tentu kita sebagai wakil rakyat
secara kelembagaan menyampaikan aspirasi ini kepada yang berwenang Ketua DPR RI dan juga
kepada pemerintah pusat presiden Jokowi. ''Mudah-mudahan aspirasi yang disampaikan secara
bergelombang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh
pemerintah pusat dan DPRD RI,'' ungkapnya.

Ru'yat menambahkan, mohon kepada Sekwan agar surat ini disampaikan kepada pemerintah
pusat. ''Karena sepenuhnya ada di pemerintah pusat, karena UU Omnibus Law Cipta Kerja
merupakan kesepakatan secara politik DPR RI bersama pemerintah pusat,'' tandas Ru'yat.

Dua surat yang ditanda tangani Wakil Ketua DPRD Jabar , Achmad Ru'yat tersebut, isinya sama
tetapi nomor suratnya saja yang berbeda. Untuk Presiden RI bernomor : 560/6314-
Setwan/HP/2020 sedangkan untuk Ketua DPR RI nomor : 560/6315-Setwan/HP/2020 tertanggal
8 Oktober 2020. Kedua surat tersebut ditembuskan kepada Menteri Tenaga Kerja Republik
Indonesia; kepada gubernur Jabar; kepada Pimpinan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh tingkat
Provinsi Jabar.

71