Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 73

Judul               Kemnaker pastikan dengar aspirasi semua pihak terkait kebijakan upah
                Nama Media          jogja.antaranews.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://jogja.antaranews.com/nasional/berita/1792477/kemnaker-
                                    pastikan-dengar-aspirasi-semua-pihak-terkait-kebijakan-upah
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-10-19 21:03:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Haiyani  Rumondang  (Pelaksana  tugas  Dirjen  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan
              Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan) Masa peninjauan
              KHL  saat  ini  berbarengan  dengan  pandemi  COVID-19  dan  berdampak  terhadap  ekonomi,
              bukanlah kondisi yang diinginkan oleh semua pihak. Namun, dalam kondisi saat ini, pemerintah
              masih terus mendengar seluruh pihak terkait formulasi kebijakan pengupahan yang terbaik di
              masa pandemi COVID-19



              Ringkasan

              Pelaksana tugas Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI
              & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang memastikan bahwa pemerintah
              tetap mendengarkan aspirasi dari seluruh pihak terkait formulasi dan rekomendasi kebijakan
              pengupahan terbaik di masa pandemi COVID-19.

              Menurut Haiyani dalam pernyataan di Jakarta pada Senin, pandemi menyebabkan perlambatan
              ekonomi hampir seluruh sektor, maka perubahan komponen dan jenis kebutuhan hidup layak
              (KHL) yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan perlindungan pekerja
              dan kelangsungan usaha.



              KEMNAKER PASTIKAN DENGAR ASPIRASI SEMUA PIHAK TERKAIT KEBIJAKAN
              UPAH

              Pelaksana tugas Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI
              & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang memastikan bahwa pemerintah
              tetap mendengarkan aspirasi dari seluruh pihak terkait formulasi dan rekomendasi kebijakan
              pengupahan terbaik di masa pandemi COVID-19.

              Menurut Haiyani dalam pernyataan di Jakarta pada Senin, pandemi menyebabkan perlambatan
              ekonomi hampir seluruh sektor, maka perubahan komponen dan jenis kebutuhan hidup layak

                                                           72
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78