Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021

Ringkasan

Kalangan buruh meminta pengawas dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tetap turun
tangan mengawasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2021. Meskipun,
pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sudah
menyatakan siap dan sanggup membayar THR buruh secara penuh pada tahun ini.

BURUH MINTA JAMINAN KEMENAKER AGAR PENGUSAHA BAYAR THR PENUH
Jakarta - Kalangan buruh meminta pengawas dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
tetap turun tangan mengawasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2021.
Meskipun, pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin)
sudah menyatakan siap dan sanggup membayar THR buruh secara penuh pada tahun ini.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan pembayaran
THR tidak cukup dengan pernyataan kesanggupan pengusaha. Itu semua harus dipastikan
sampai realisasinya di lapangan.

"Kalau menurut saya pengawas dari Kemenaker itu menjadi peran utama. Pemerintah harus
terus kawal karena ini tugasnya dia. Kalau seruan terus dikumandangkan, disampaikan tapi
implementasi tidak terjadi, kesannya hanya memberikan harapan. Kami butuh implementasi,
seruan bagus tapi tidak selesai dengan itu," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/4).
Selain itu, lanjut dia, tidak semua pengusaha merupakan anggota Kadin maupun Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo). Dengan kenyataan itu, butuh pengawasan langsung dari
pemerintah.

Ia memprediksi tidak semua anggota Kadin maupun Apindo memiliki itikad baik memenuhi
pembayaran THR seperti yang disampaikan Ketua Kadin Rosan P. Roeslani beberapa waktu lalu.

"Kami melihat tidak semua perusahaan anggota Kadin dan kalau anggota Kadin belum tentu
mereka mematuhi karena Kadin tidak bisa memberikan sanksi," ucapnya.

Karenanya, ia meminta pengawas Kemenaker tetap turun tangan memeriksa pelaksanaan dan
kepatuhan perusahaan membayar THR. Apabila finansial perusahaan tidak mampu karena
terdampak pandemi covid-19, maka pengawas Kemenaker harus memantau perundingan hingga
janji pembayaran THR kepada buruh/pekerja benar-benar terlaksana.

Terpisah, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat meminta agar
Kemenaker tidak mengeluarkan surat edaran (SE) atau imbauan lainnya mengenai THR.
Pasalnya, SE itu bisa menjadi celah bagi perusahaan untuk mangkir dari pembayaran THR.

Sebaliknya, ia mengatakan aturan THR harus menganut pada ketentuan yang berlaku dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam aturan itu disebutkan, pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada
pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.
Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih,
diberikan sebesar satu bulan upah, dan apabila kurang dari 12 bulan maka diberikan secara
proporsional sesuai masa kerja.

"Kalau ditanya, apakah perlu ada jaminan pembayaran THR? Saya kira tidak perlu, karena sudah
ada aturannya. Karena kalau ada jaminan itu malah menjadi celah ini bagi pengusaha, akan

5