Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta,
Rabu (7/5/2021), dikutip Antara. Menurut Ida, batas perhitungan upah yang dapat memperoleh
bantuan tersebut mencapai Rp5 juta.

Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi, menjelaskan, dengan batas upah Rp5 juta
tersebut, manfaat yang akan diterima peserta JKP jika ter-PHK mencapai Rp2,25 juta (dari
pemotongan 45 persen) yang akan diberikan setiap bulannya untuk tiga bulan pertama.

Kemudian untuk tiga bulan kedua, kata Anwar, akan diberikan per bulannya sebesar Rp1,25 juta.
Secara keseluruhan, pekerja korban PHK ini bisa mendapat bantuan mencapai Rp10,5 juta
selama 6 bulan.

"Akan tetapi, bila sebelum 6 bulan sudah mendapat pekerjaan kembali, maka manfaat akan
berhenti. Pekerja yang sudah mendapatkan pekerjaan harus melapor," kata Anwar kepada
Lokadata.id, Kamis (8/5).

Anwar mengatakan, batas upah Rp5 juta ini ditetapkan atas pertimbangan pendapatan tidak
kena pajak (PTKP). Penetapan batas upah pun akan dievaluasi setiap 2 tahun. "Bagi pekerja
yang upahnya di atas Rp5 juta, maka perhitungan iuran yang dibayar oleh pemerintah sebatas
Rp5 juta," katanya.

Sebagai perbandingan, jika dihitung berdasarkan upah minimum provinsi (UMP), pekerja di DKI
Jakarta yang terkena PHK bisa memperoleh bantuan uang tunai JKP sebesar Rp1,98 juta untuk
3 bulan pertama setiap bulannya dan Rp1,1 juta untuk tiga bulan kedua. Sementara dengan
UMP Jawa Timur, pekerja yang terkena PHK mendapatkan Rp840 ribu untuk 3 bulan pertama
dan sisanya 3 bulan kedua Rp467 ribu.

Selain uang tunai, program JKP ini juga akan memberikan manfaat kepada pekerja korban PHK
dalam bentuk akses dan informasi pasar kerja serta pelatihan kerja. Sebagai informasi, program
JKP ini merupakan amanat dari UU Cipta Kerja dan diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2021.

Syarat mendapatkan program JKP ini adalah peserta telah diikutsertakan dalam program jaminan
sosial pemerintah sesuai PP 109/2013. Perinciannya, untuk usaha besar dan menengah sudah
diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN), jaminan kecelakaan kerja
(JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JKM).

Kemudian, untuk usaha kecil dan mikro sekurang-kurangnya JKN, JKK, JHT, dan JKM. Selain itu,
pekerja belum berusia 54 tahun dan mempunyai hubungan kerja baik perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar mengatakan,
JKP memang bagus namun ada kekhawatiran bahwa program ini susah diakses. Dia
mengatakan, kondisi ini akibat ketentuan pencairan dana program tersebut.
Program JKP mensyaratkan pekerja yang bisa memperoleh manfaat wajib membayar iuran
selama enam bulan berturut-turut sebelum terkena PHK. Menurut Timboel, persyaratan ini riskan
lantaran bisa saja selama waktu tersebut pekerja berselisih dengan perusahaannya soal status
PHK.
Dia mengatakan, ada kekhawatiran bahwa perselisihan tersebut tak kunjung usai dan akhirnya
berujung ke pengadilan. Pada saat bersamaan, perusahaan dikhawatirkan tak melanjutkan
pembayaran iuran JKP tersebut.

"Kalau pekerja berselisih sampai ke pengadilan dan upah serta iuran JKP enggak dibayar selama
6 bulan kan enggak bisa dapat akhirnya," kata Timboel kepada Lokadata.id.

8