Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 APRIL 2021

negosiasi lagi, lobi lagi, tawar menawar, jadi tutup saja pintu itu toh sudah ada mekanismenya,"
tuturnya.
Toh, lanjutnya, aturan itu juga memberikan ruang perundingan antara pengusaha dan
pekerja/buruh apabila perusahaan tidak sanggup membayar THR. Menurutnya, pekerja/buruh
sangat memahami kondisi perusahaan, sehingga Kemenaker tidak perlu mengeluarkan SE yang
justru berpotensi menjadi celah penundaan pembayaran THR.

"Kalau betul-betul terdampak covid-19, ada ruang yang namanya berunding, itu diserahkan
kepada mekanisme perwakilan pekerja dan pengusaha, duduk bersama dan itu sudah terjadi,
seperti ini hal biasa," katanya.

Sebelumnya, Ketua Kadin Rosan P. Roeslani menyatakan pihaknya telah menyampaikan pesan
kepada seluruh asosiasi dan anggota Kadin untuk membayar THR secara penuh. Sementara,
untuk perusahaan yang tidak mampu, ia berharap dapat dibicarakan dengan baik dan terbuka
terhadap para pekerja agar dapat tercapai solusi yang terbaik.
"Kami mendukung permintaan pemerintah dan kami di Kadin sudah menyampaikan ke seluruh
asosiasi dan anggota Kadin untuk bisa membayar penuh THR," jelasnya kepada
CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga telah mewajibkan seluruh pengusaha
membayarkan tunjangan THR kepada karyawannya pada tahun ini. Namun, ia belum bisa
menyampaikan skema pembayaran THR 2021 lantaran masih dibahas di tim kerja Dewan
Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Tripartit Nasional.

"THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan
non upah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum hari raya," ungkap Ida. (ulf/agt).

6