Page 255 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JULI 2021
P. 255

Ringkasan

              Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  Said  Iqbal  mengajak  elemen  buruh
              mendukung penuh langkah Pemerintah dalam Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
              (PPKM) Darurat untuk menahan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia. Setidaknya ada 4 hal
              yang disampaikan Said Iqbal menyikapi pemberlakuan PPKM darurat yang akan berlaku mulai
              besok, 3 Juli sampai 20 Juli 2021.



              KSPI DUKUNG PENUH PEMBERLAKUAN PPKM DARURAT TAPI MINTA LANJUTKAN
              SUBSIDI UPAH UNTUK BURUH

              Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  Said  Iqbal  mengajak  elemen  buruh
              mendukung penuh langkah Pemerintah dalam Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
              (PPKM) Darurat untuk menahan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia.

              Setidaknya ada 4 hal yang disampaikan Said Iqbal menyikapi pemberlakuan PPKM darurat yang
              akan berlaku mulai besok, 3 Juli sampai 20 Juli 2021.

              Pertama, kata Said Iqbal, KSPI dan buruh Indonesia mendukung langkah-langkah Pemerintah
              Indonesia  di  bawah  Presiden  Joko  Widodo  untuk  menekan  angka  pandemi  Covid-19  melalui
              kegiatan PPKM, agar penyebaran Covid-19 tidak meluas, bertambah, dan tidak membuat angka
              kematian akibat Covid-19 makin meningkat.
              Said  Iqbal  meminta,  menghimbau  dan  meminta  kepada  buruh  di  seluruh  Indonesia  untuk
              mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti arahan pemerintah selama pemberlakukan PPKM.
              Dalam  kaitan  dengan  itu,  pengusaha  harus  menyediakan  segala  fasilitas  terkait  protokol
              kesehatan.
              "Perusahaan harus menyediakan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan pemberlakuan
              jarak agar tidak terlalu mendekat saat berlangsungnya proses produksi, makan siang, tempat
              ibadah di lingkungan perusahaan dan tempat parkir," kata Said Iqbal, kepada wartawan, Jumat
              (2/7/2021).

              "Sementara  bagi  perusahaan  yang  tidak  mampu,  pemerintah  daerah  dan  pusat  wajib
              memberikan  bantuan  untuk  menyediakan  alat  untuk  memenuhi  protokol  kesehatan  secara
              gratis," imbuhnya.
              Kedua,  fakta  di  lapangan,  angka  kematian  dan  penderita  Covid-19  di  klaster  buruh  dan
              keluarganya terus meningkat. Hal ini menjadi persoalan mendasar, akan mendahulukan aspek
              kesehatan atau ekonomi.

              Menurut  Said  Iqbal,  biasanya  ketika  buruh  diketahui  terpapar  Covid-19  di  lingkungan
              perusahaan, buruh cenderung diminta melakukan isolasi mandiri di rumah.

              Mereka tidak melapor ke Satgas setempat. Karena jika ini dilakukan, akan dilakukan penutupan
              sementara  perusahaan  selama  10  sampai  14  hari.  "Perusahaan  keberatan  dengan  dilakukan
              penutupan sementara," ujarnya.

              Maka  agar  jangan  sampai  ditutup,  perusahaan  yang  buruhnya  terpapar  Covid-19  cenderung
              tidak mau mengumumkan.

              Akibatnya, buruh yang melakukan isolasi mandiri di rumah menularkan kepada keluarga. Inilah
              yang menjelaskan klaster pabrik sekarang merambah ke klaster keluarga.



                                                           254
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260