Page 258 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JULI 2021

PPKM DARURAT, TENANT MAL TERPAKSA RUMAHKAN HINGGA KURANGI PEGAWAI

Pemerintah memutuskan untuk membatasi aktivitas di mal atau pusat perbelanjaan selama
Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta, Ellen Hidayat,
mengatakan akibat PPKM Darurat para tenant di mal dan pusat perbelanjaan harus merumahkan
karyawannya. Bahkan ada yang mengurangi karyawannya.

"Dengan adanya PPKM Darurat tersebut, maka tentunya para tenant dan pusat belanja harus
merumahkan para karyawannya atau melakukan pengurangan tenaga kerja," ujar Ellen melalui
rilis yang diterima kumparan, Jumat (2/7).

Pembatasan di tengah pandemi COVID-19, kata dia, sangat berdampak pada perputaran
ekonomi di pusat perbelanjaan atau mal. Bukan hanya karena pembatasan usaha, tapi juga
karena turunnya daya beli masyarakat.

"Sebenarnya membuat kami sangat prihatin pada situasi semua masyarakat harus dapat
meningkatkan dan menjaga kesehatan pribadi dan keluarganya sehingga membutuhkan
penghasilan untuk dapat bertahan," kata dia.

"Mal adalah industri padat karya, dengan banyaknya batasan untuk pusat belanja, tentunya daya
serap tenaga kerja juga semakin minim," lanjutnya.

Untuk traffic pusat perbelanjaan, kata dia, sebelum tanggal 24 Juni 2021, rata-rata mencapai
44% dari kondisi normal sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

"Mulai tanggal 24 Juni-1 Juli 2021 traffic di pusat belanja turun sekitar 40% dari 44%, sehingga
traffic tersisa sekitar rata-rata 26%- 28%," terangnya.

Sementara selama pemberlakuan PPKM Darurat, traffic pusat perbelanjaan akan semakin turun.

"Umumnya di pusat belanja kategori/tenant yang diizinkan beroperasional pada periode PPKM
Darurat hanya berjumlah sekitar 10%-18% dari keseluruhan tenant yang dimiliki oleh sebuah
pusat belanja, maka prediksi kami traffic pengunjung tentu akan sangat landai," jelasnya.

Adapun mal dan pusat perbelanjaan di bawah APPBI DKI Jakarta berjumlah 85 anggota.

257