Page 256 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JULI 2021
P. 256
Dalam sebulan ini, kata Said Iqbal, dari laporan yang diterima KSPI, di wilayah Jabodetabek saja
setidaknya 15 orang buruh meninggal dunia.
"Kami meminta agar buruh yang terpapar Covid-19 dan harus melakukan isolasi mandiri,
perusahaan dan pemerintah memberikan obat-obatan dan perawatan yang secukupnya secara
gratis," kata Said Iqbal .
Ketiga, KSPI meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian,
dan Menteri Perindustrian untuk memastikan berlakukan PPKM tidak menyebabkan buruh
dirumahkan kemuadian dipotong gaji dan terlebih lagi jangan sampai ada ledakan PHK.
"Harus disadari, tidak hanya dampak kesehatan yang kita hadapi. Tetapi juga akibat negatifnya
bisa berdampak pada ekonomi," kata Said Iqbal .
Minta Lanjutkan Subsidi Upah Berkaca pada awal terjadinya pandemi, banyak buruh yang
dirumahkan dan kemudian kehilangan pekerjaan. Akibatnya daya beli buruh akan turun, yang
berdampak pada menurunnya konsumsi.
Menurunnya konsumsi akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang negatif. Jika ini
terjadi,resesi akan semakin panjang.
"Kami meminta bantuan subsidi upah dilanjukan kembali. Bagi perusahaan yang mampu, harus
membayar upah secara penuh dan tidak dipotong. Kalau kemudian terjadi PHK, kami meminta
pengusaha membayar pesangon tidak menggunakan omnibus law UU Cipta Kerja, tetapi
menggunakan aturan lama seperti yang diatur dalam PKB atau UU No 13 Tahun 2003," tegasnya.
Menurutnya, bukan tidak mungkin PPKM darurat ini akan berdampak PHK besar-besar seperti
kasus Giant. Terutama terhadap perusahaan retail, logistik, perhotelan, transportasi, makanan,
tekstil, komponen elektronik, hingga komponen otomotif.
Keempat, lanjut Said Iqbal, omnibus law bukan jawaban terhadap ancaman ledakan PHK di
tengah pandemi yang kian meningkat. Karena itu, pihaknya meminta agar omnibus law UU Cipta
Kerja segera dicabut.
"Kami bersama pemerintah siap berjibaku untuk menurunkan Covid-19 mendukung langkah
pemerintah memberlakukan PPKB darurat dengan mempertimbangkan efek kesehatan dan
ekonomi," pungkasnya.
255
