Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

Sanksi skorsing dijatuhkan karena kedua perusahaan tersebut terbukti melakukan berbagai
pelanggaran dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Sanksi skorsing diberikan sebagai salah satu upaya Kemnaker untuk meningkatkan pelindungan
PMI dan melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap P3MI," kata Dirjen Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker,
Suhartono melalui keterangan tertulis, Selasa (20/10/2020).

Suhartono mengungkapkan, PT BM diberikan sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran
dengan menempatkan 83 PMI tidak sesuai jabatan dan jenis pelanggaran sebagaimana
tercantum dalam perjanjian kerja, serta tidak memenuhi hak-hak PMI yang seharusnya diterima.
Sedangkan PT ASR dijatuhkan sanksi atas pelanggaran yang sama terhadap 16 PMI.

"Sanksi kepada dua perusahaan ini berdasarkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pengenaan Saksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan PMI dan
UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, " ujar Suhartono.
Suhartono menambahkan, agar sanksi berjalan efektif, pihaknya akan berkoordinasi dengan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Imigrasi, dan Dinas yang bertanggung
jawab di bidang Ketenagakerjaan provinsi, kabupaten/kota, serta stakeholder terkait.

Ditambahkan, Kemnaker terus berkomitmen meningkatkan pelindungan terhadap PMI dengan
melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan.

"Kemnaker akan menindak tegas terhadap setiap pelanggaran, dan akan menindaklanjuti setiap
bentuk pelanggaran pidana ketenagakerjaan melalui Kordinasi dengan kepolisian," ujarnya.

Suhartono mengungkapkan, sejak tahun 2012 sampai Maret 2020, Kemnaker telah melakukan
skorsing atau pembekuan terhadap 505 P3MI.
Masalah utama penyebab diskorsingnya P3MI adalah menempatkan ke Hong Kong tanpa
mendaftarkan PMI di Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN), merekrut
calon PMI tanpa Surat Izin Perekrutan (SIP), dan tidak memberikan pelindungan sesuai
perjanjian penempatan.

Sejak tahun 2012 sampai Maret 2020, Kemnaker juga sudah mencabut sebanyak 252 P3MI.

"Tiga masalah yang mendominasi yakni tidak menambah bilyet deposito sebesar Rp1,5 miliar
sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019, terlambat mengajukan perpanjangan, dan
merekrut serta menempatkan secara unprosedural, " kata Suhartono.

173