Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 171
Ringkasan
Presiden Joko Widodo menegaskan secara umum UU Cipta Kerja mengandung 11 klaster yang
bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.
Perumusan UU Cipta Kerja bertujuan untuk memperluas peluang lapangan kerja dan memangkas
regulasi yang tumpang tindih serta prosedur yang rumit bagi pelaku usaha, seperti koperasi dan
UMKM.
PEMERINTAH PERLU MELURUSKAN DISINFORMASI TERKAIT UU CIPTA KERJA
Presiden Joko Widodo menegaskan secara umum UU Cipta Kerja mengandung 11 klaster yang
bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.
Perumusan UU Cipta Kerja bertujuan untuk memperluas peluang lapangan kerja dan memangkas
regulasi yang tumpang tindih serta prosedur yang rumit bagi pelaku usaha, seperti koperasi dan
UMKM.
"Namun karena kesimpangsiuran informasi, disinformasi atas substansi UU Cipta Kerja dan hoaks
beredar di media sosial, menimbulkan gejolak protes," ujar Staf Ahli Menteri Komunikasi dan
Informatika Bidang Hukum, Prof. Henri Subiakto dalam acara Forum Sosialisasi Online bertema
Mengenal Lebih Baik Undang-Undang Cipta Kerja yang diikuti oleh 281 Penyuluh Informasi Publik
dari seluruh Indonesia, Senin (19/10).
Menurutnya pemerintah perlu meluruskan disinformasi tersebut, dengan mensosialisasikan
fakta-fakta tentang urgensi, manfaat, dan substansi penting UU Cipta Kerja kepada seluruh
lapisan masyarakat.
"Peran pemerintah ini turut didukung oleh Penyuluh Informasi Publik (PIP) yang tersebar di 518
kecamatan di seluruh Indonesia. PIP diminta untuk menyampaikan informasi yang benar, serta
meluruskan disinformasi dan hoaks lewat berbagai media komunikasi," paparnya.
Untuk itu PIP, menurut Henri perlu dibekali dengan wawasan dan pemahaman yang mumpuni
terkait urgensi dan manfaat UU Cipta Kerja.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Menteri Koperasi dan UKM
Fiki Satari menyatakan PIP perlu memahami bahwa UU Cipta Kerja tersebut dibuat untuk
kepentingan ekonomi kemasyarakatan terutama, sektor UMKM.
Menurut Fiki, 64 juta atau 99,9 persen pelaku usaha di Indonesia itu adalah UMKM. Di mana
pelaku usaha UMKM ini mampu menyerap 97 persen tenaga kerja dan menyumbang PDB sekitar
60 persen.
"Apa yang ada dalam UU Cipta Kerja ini kami yakini betul adanya untuk mendukung koperasi
dan UMKM. Kita juga harus memikirkan masyarakat dan juga para investor. Investor itu kan bisa
dari dalam negeri tidak melulu dari asing. Kita harus pikirkan juga investor dalam negeri yang
mau bersaing dan berusaha, maka dari itu UU Cipta Kerja ini dibuat untuk mempermudah
investor dalam berusaha. Kami mendorong PIP menyampaikan ini ke masyarakat luas," ujarnya.
Selain itu, dengan adanya UU Cipta Kerja ini bisa mendorong UMKM masuk dalam digitalisasi. Di
mana anak muda yang ingin membuat koperasi dulu sangat sulit harus memiliki syarat-syarat
yang membingungkan, namun dengan adanya UU Cipta Kerja ini akan menjadi lebih mudah.
170
