Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

Judul Pemerintah Perlu Meluruskan Disinformasi Terkait UU Cipta Kerja
Nama Media jpnn.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/pemerintah-perlu-meluruskan-
disinformasi-terkait-uu-cipta-kerja
Jurnalis yessy
Tanggal 2020-10-20 19:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Henri Subiakto (Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum) Namun
karena kesimpangsiuran informasi, disinformasi atas substansi UU Cipta Kerja dan hoaks beredar
di media sosial, menimbulkan gejolak protes

neutral - Henri Subiakto (Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum) Peran
pemerintah ini turut didukung oleh Penyuluh Informasi Publik (PIP) yang tersebar di 518
kecamatan di seluruh Indonesia. PIP diminta untuk menyampaikan informasi yang benar, serta
meluruskan disinformasi dan hoaks lewat berbagai media komunikasi

positive - Fiki Satari (Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Menteri Koperasi dan UKM) Apa yang
ada dalam UU Cipta Kerja ini kami yakini betul adanya untuk mendukung koperasi dan UMKM.
Kita juga harus memikirkan masyarakat dan juga para investor. Investor itu kan bisa dari dalam
negeri tidak melulu dari asing. Kita harus pikirkan juga investor dalam negeri yang mau bersaing
dan berusaha, maka dari itu UU Cipta Kerja ini dibuat untuk mempermudah investor dalam
berusaha. Kami mendorong PIP menyampaikan ini ke masyarakat luas

positive - Fiki Satari (Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Menteri Koperasi dan UKM) Dulu kan
kalau mau bikin koperasi minimal 20 orang, nah sekarang anak muda bisa bikin startup aja kan,
jadi ini juga untuk mewujudkan revolusi industri 4.0, yang akhirnya UMKM juga akan naik kelas

positive - Soes Hindharno (Kepala Biro Humas) Kita harus pikirkan tantangan bonus demografi,
di mana dibutuhkan lapangan kerja yang luas. Dengan adanya UU Cipta Kerja ini untuk
mempeluas lapangan kerja

neutral - Soes Hindharno (Kepala Biro Humas) Perlu adanya sinergi dengan
Kementerian/Lembaga sektor lainnya. Beberapa hal inilah yang kemudian diwujudkan dalam
RUU Cipta Kerja

169