Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 166

Judul               Libatkan Buruh, Aturan Turunan UU Ciptaker Segera Disusun
                Nama Media          sindonews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://ekbis.sindonews.com/read/202570/34/libatkan-buruh-aturan-
                                    turunan-uu-ciptaker-segera-disusun-1603195841
                Jurnalis            Michelle Natalia
                Tanggal             2020-10-20 19:45:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Ida Fauziyah (Menaker) Kami menyiapkan empat RPP sebagai turunan dari UU Cipta
              Kerja. Kalau di UU Cipta Kerja itu kan kita punya waktu tiga bulan, tapi lebih cepat kan lebih baik

              positive - Ida Fauziyah (Menaker) Sosialisasi kepada Pemda melalui dinas-dinas naker juga sudah
              dan  akan  terus  kami  lakukan.  Ini  penting  karena  dinas  adalah  ujung  tombak  informasi  dan
              layanan warga di daerah

              neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Minggu ini sudah start. Mudah-mudahan akan bisa selesai lebih
              cepat dari target

              positive - Ida Fauziyah (Menaker) Melalui UU Cipta Kerja ini, saya yakin akan ada perubahan
              yang signifikan dalam pengelolaan ketenagakerjaan

              positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum APINDO) Ini adalah salah satu langkah pemerintah,
              khususnya dari Presiden Jokowi yang harus kita apresiasi



              Ringkasan
              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  mengatakan  bahwa  Kementerian
              Ketenagakerjaan  segera  menyusun  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  (RPP)  sebagai  aturan
              turunan atas Undang-Undang Cipta Kerja . RPP harus segera ada agar UU Cipta Kerja bisa segera
              dilaksanakan.

              Pembahasan melibatkan Ketua Umum APINDO, Hariyadi Sukamdani; Ketua Umum KSPSI, Yorrys
              Raweyai; perwakilan K-Sarbumusi, FSP BUN, KSPI, dan F-Kahutindo; Sekjen Kemnaker, Anwar
              Sanusi; Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Haiyani Rumondang; perwakilan Kementerian Koordinator
              Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta stakeholder lainnya.






                                                           165
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171