Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 164
Menurut Nabiyla, klaim Menaker soal kompensasi untuk pekerja yang masa kontraknya berakhir
belum memiliki perhitungan dan mekanisme yang jelas.
PERNYATAAN MENAKER SOAL UU CIPTA KERJA UNTUNGKAN PEKERJA KONTRAK
DINILAI PREMATUR
Dosen Hukum Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Risfa Izzati menilai
terlalu dini jika Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan UU Cipta Kerja memberikan
perlindungan ekstra bagi pekerja kontrak.
Menurut Nabiyla, klaim Menaker soal kompensasi untuk pekerja yang masa kontraknya berakhir
belum memiliki perhitungan dan mekanisme yang jelas.
"Masih terlalu prematur untuk bilang bahwa uang kompensasi ini akan menguntungkan bagi
pekerja kontrak," ujarnya saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).
Ketentuan mengenai kompensasi bagi pekerja kontrak itu diatur dalam Pasal 61A Bab IV tentang
Ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja.
Pasal 61A ayat (1) menyatakan pengusaha wajib memberikan yang kompensasi kepada
pekerja/buruh ketika perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berakhir. Ayat 2 menyebutkan,
uang kompensasi diberikan sesuai masa kerja pekerja.
Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi itu akan diatur dalam peraturan
pemerintah (PP).
Sementara untuk proses pembuatan PP, pemerintah memiliki waktu yang sangat sempit yaitu
maksimal 3 bulan. Nabila menyangsikan PP tersebut bisa mewakili aspirasi buruh.
Kendati demikian, ia tetap berharap berbagai peraturan turunan klaster ketenagakerjaan
berpihak pada kepentingan pekerja.
"Hal ini hanya akan bisa terjadi kalau pembuatan PP dilakukan secara transparan dan melibatkan
semua stakeholder terkait," katanya.
Alih-alih menguntungkan, Nabila menyatakan bahwa yang nampak nyata di UU Cipta Kerja justru
berkurangnya perlindungan terhadap pekerja kontrak.
Hal ini tercermin dari diubahnya ketentuan dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun
2003 yang membatasi jangka waktu pekerja kontrak.
Pasal 59 UU Ketenagakerjaan membatasi masa kerja kontrak selama dua tahun dengan maksimal
perpanjangan satu tahun. Ketentuan ini dihapus dalam UU Cipta Kerja dan selanjutnya akan
diatur dalam PP.
"Dengan dihapuskannya batas waktu ini, maka peralihan dari pekerja kontrak ke pekerja tetap
menjadi sulit terjadi. Hal ini tentu merugikan bagi pekerja kontrak sendiri," kata Nabiyla.
Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah mengatakan ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan
para pekerja kontrak dalam UU Cipta Kerja, terutama terkait perlindungan pekerja saat menjadi
korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dikatakan Ida, pekerja dengan status kontrak akan mendapatkan kompensasi jika terkena PHK.
Dalam aturan lama di UU Ketenagakerjaan, kompensasi hanya diberikan untuk pekerja yang
berstatus karyawan tetap lewat skema pesangon.
163
