Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

Ringkasan

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz mengungkapkan upah
minimum 2021 berpotensi turun dari 2020. Hal ini terjadi apabila formula upah minimum tidak
berubah seperti ketentuan di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan. Berdasarkan PP 78/2015, formula penentuan kenaikan upah minimum didapat dari
hasil pertambahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Formula ini sudah berlaku selama lima
tahun terakhir dengan besaran yang berbeda sesuai realisasi per tahun.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan upah minimum 2021
kemungkinan akan mengikuti ketentuan PP 78/2015 karena belum ada formula baru sesuai
rencana penerapan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker). Ida mengatakan
sebenarnya menurut aturan, formula UMP 2021 seharusnya tidak lagi mengikuti PP 78/2015.
Sebab, ada perubahan penetapan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) per lima tahun.

UPAH MINIMUM 2021 BERPOTENSI TURUN DARI TAHUN INI

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz mengungkapkan upah
minimum 2021 berpotensi turun dari 2020. Hal ini terjadi apabila formula upah minimum tidak
berubah seperti ketentuan di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan.

Berdasarkan PP 78/2015, formula penentuan kenaikan upah minimum didapat dari hasil
pertambahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Formula ini sudah berlaku selama lima tahun
terakhir dengan besaran yang berbeda sesuai realisasi per tahun.

"Apakah ada kemungkinan upah minimum itu turun? Ada, jika inflasi dan pertumbuhan ekonomi
negatif, dan September kemarin dirilis BPS juga sudah negatif 0,05 persen (deflasi). Jika tetap
pakai formula PP 78/2015 itu otomatis akan minus," ujar Adi kepada CNNIndonesia.com , Selasa
(20/10).

Kendati begitu, Adi bilang keputusan akhir mengenai penetapan kenaikan upah minimum tahun
depan ada di tangan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Saat ini, Depenas sudah
memberikan beberapa rekomendasi kepada Ida terkait penetapan upah minimum 2021.

Pertama , upah minimum 2021 bagi sektor industri yang terdampak tekanan ekonomi akibat
pandemi virus corona atau covid-19 agar sebisa mungkin sama dengan upah minimum 2020.
"Itu rekomendasi dari unsur pengusaha," imbuhnya.

Kedua , upah minimum 2021 bagi sektor industri yang tidak terdampak pandemi covid-19 agar
sepenuhnya diserahkan pada keputusan bipartit antara pengusaha dan pekerja. Hal ini, kata Adi,
sejatinya sejalan dengan ketentuan yang ada di PP 78/2015.

"Walaupun acuannya inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tapi ada kalimat terakhir, itu disesuaikan
dengan kemampuan perusahaan," tuturnya.

Menurut Adi, wewenang penentuan upah minimum berdasarkan kesepakatan bipartit bisa
dilakukan karena internal perusahaan yang paling mengetahui kondisi riil di lapangan. Dari dua
rekomendasi ini, Adi mengatakan sebenarnya opsi dengan kans terbesar untuk disepakati adalah
penetapan upah minimum 2021 sama dengan 2020.
"Tapi Dewan Pengupahan nasional itu hanya sebatas merekomendasikan juga, kebijakan
sepenuhnya ada di tangan Ibu Menaker," ucapnya.

158