Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 158
Judul Upah Minimum 2021 Berpotensi Turun dari Tahun Ini
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201020201618-92-
560724/upah-minimum-2021-berpotensi-turun-dari-tahun-ini
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-20 20:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)) Apakah ada
kemungkinan upah minimum itu turun? Ada, jika inflasi dan pertumbuhan ekonomi negatif, dan
September kemarin dirilis BPS juga sudah negatif 0,05 persen (deflasi). Jika tetap pakai formula
PP 78/2015 itu otomatis akan minus
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)) Itu rekomendasi
dari unsur pengusaha
neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)) Walaupun acuannya
inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tapi ada kalimat terakhir, itu disesuaikan dengan kemampuan
perusahaan
neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)) Tapi Dewan
Pengupahan nasional itu hanya sebatas merekomendasikan juga, kebijakan sepenuhnya ada di
tangan Ibu Menaker
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)) Namun juga
tergantung kecepatan dari UU Cipta Kerja dan turunannya. Tergantung juga, sejauh mana
kebijakan politik yang sedang digulirkan karena ujung-ujungnya kan semuanya keputusan politik
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Memang ada perubahan komponen KHL
untuk 2021. Namun, kita semua tahu akibat dari pandemi covid-19 ini pertumbuhan ekonomi
minus. Saya kira tidak memungkinkan menetapkan normal seperti dalam PP maupun peraturan
UU
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami dapatkan saran dari Dewan Pengupahan
Nasional dan saran ini akan jadi acuan bagi kami, menteri untuk tetapkan upah minimum 2021.
Karena kalau paksakan mengikuti PP 78 atau UU baru ini, banyak perusahaan yang tidak bisa
bayar upah minimum provinsi
positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Di mana seiring
dengan penolakan omnibus law, buruh juga akan menyuarakan agar upah minimum 2021 tetap
naik, sehingga aksi-aksi akan semakin besar
157