Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

Lebih lanjut, Adi mengatakan keputusan terkait penetapan upah minimum akan dilakukan pada
akhir bulan ini. Sebab, menteri ketenagakerjaan memiliki kewajiban untuk mengumumkannya
ke publik pada 1 November setiap tahunnya.

"Namun juga tergantung kecepatan dari UU Cipta Kerja dan turunannya. Tergantung juga,
sejauh mana kebijakan politik yang sedang digulirkan karena ujung-ujungnya kan semuanya
keputusan politik," katanya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan upah minimum 2021
kemungkinan akan mengikuti ketentuan PP 78/2015 karena belum ada formula baru sesuai
rencana penerapan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Ida mengatakan sebenarnya menurut aturan, formula UMP 2021 seharusnya tidak lagi mengikuti
PP 78/2015. Sebab, ada perubahan penetapan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) per
lima tahun.

"Memang ada perubahan komponen KHL untuk 2021. Namun, kita semua tahu akibat dari
pandemi covid-19 ini pertumbuhan ekonomi minus. Saya kira tidak memungkinkan menetapkan
normal seperti dalam PP maupun peraturan UU," kata Ida.

Oleh karena itu, Ida memperkirakan ketentuan upah minimum tahun depan tak berubah dari
tahun ini. Namun, keputusan final masih terus dikaji bersama Dewan Pengupahan Nasional.

"Kami dapatkan saran dari Dewan Pengupahan Nasional dan saran ini akan jadi acuan bagi kami,
menteri untuk tetapkan upah minimum 2021. Karena kalau paksakan mengikuti PP 78 atau UU
baru ini, banyak perusahaan yang tidak bisa bayar upah minimum provinsi," imbuhnya.

Sementara bila merujuk pada formula UMP tahun ini, maka besaran kenaikan upah untuk tahun
depan seharusnya dihitung berdasarkan besaran pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Pada
2020, upah minimum ditetapkan sebesar 8,51 persen yang berasal dari pertumbuhan ekonomi
5,12 persen dan inflasi 3,39 persen.

Untuk tahun depan, bila merujuk pada formula itu, maka upah minimum tidak naik atau
maksimal kenaikan sekitar 3,1 persen. Proyeksi ini berasal dari perkiraan pertumbuhan ekonomi
dari pemerintah sebesar 0,6 persen sampai minus 1,7 persen dan inflasi di bawah 2,5 persen.

Sedangkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar upah
minimum 2021 tetap naik. Bahkan, menurutnya, kenaikan upah idealnya sebesar 8 persen
berdasarkan perhitungan kenaikan upah rata-rata selama tiga tahun terakhir.

"Di mana seiring dengan penolakan omnibus law, buruh juga akan menyuarakan agar upah
minimum 2021 tetap naik, sehingga aksi-aksi akan semakin besar," ungkap Said.

(uli/sfr).

159