Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 167
LIBATKAN BURUH, ATURAN TURUNAN UU CIPTAKER SEGERA DISUSUN
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan
turunan atas Undang-Undang Cipta Kerja . RPP harus segera ada agar UU Cipta Kerja bisa segera
dilaksanakan.
"Kami menyiapkan empat RPP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Kalau di UU Cipta Kerja itu
kan kita punya waktu tiga bulan, tapi lebih cepat kan lebih baik," kata Menaker Ida saat
menyampaikan sambutan pada Kick-Off the Tripartite Meeting Pembahasan Peraturan Pelaksana
Susbtansi Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja, di Jakarta, Selasa (20/10/2020).
Pembahasan melibatkan Ketua Umum APINDO, Hariyadi Sukamdani; Ketua Umum KSPSI, Yorrys
Raweyai; perwakilan K-Sarbumusi, FSP BUN, KSPI, dan F-Kahutindo; Sekjen Kemnaker, Anwar
Sanusi; Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Haiyani Rumondang; perwakilan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta stakeholder lainnya.
Empat RPP yang dimaksud Ida ialah RPP tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga Kerja Asing,
RPP tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan Kehilangan
Pekerjaan. Untuk penyusunan RPP, Ida menyatakan bahwa pihaknya sudah mematangkan
konsep di internal Kemnaker dan sudah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
"Sosialisasi kepada Pemda melalui dinas-dinas naker juga sudah dan akan terus kami lakukan.
Ini penting karena dinas adalah ujung tombak informasi dan layanan warga di daerah," ucap
Ida.
Menurutnya, dalam penyusunan RPP ini, pihaknya memastikan keterlibatan stakeholder
ketenagakerjaan, yakni dari Serikat Pekerja/Buruh dan pengusaha. "Minggu ini sudah start.
Mudah-mudahan akan bisa selesai lebih cepat dari target," ucapnya.
Lebih lanjut ia menyatakan, Kemnaker mendorong seluruh jajaran pemerintah agar bersiap
mentransformasi diri untuk menjalankan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini mengubah banyak
hal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan kepada warga harus berkarakter 4 Lebih
yaitu lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih berintegritas. "Melalui UU Cipta Kerja ini,
saya yakin akan ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan ketenagakerjaan," ujarnya.
Ketua Umum APINDO, Hariyadi Sukamdani, mengatakan bahwa metode omnibus law telah
diterapkan di banyak negara secara parsial. Di Indonesia sendiri, metode yang diterapkan dalam
menyusun UU Cipta Kerja ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja.Hariyadi menyatakan,
selama ini penciptaan lapangan kerja formal menurun meskipun investasi mengalami kenaikan.
Ia pun menyatakan, UU Cipta Kerja lahir salah satunya untuk mengatasi persoalan tersebut. "Ini
adalah salah satu langkah pemerintah, khususnya dari Presiden Jokowi yang harus kita
apresiasi," ujarnya.
(nng).
166
