Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 179
Judul Penyuluh Informasi Publik Diminta Luruskan Disinformasi soal UU Cipta
Kerja
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4387516/penyuluh-informasi-
publik-diminta-luruskan-disinformasi-soal-uu-cipta-kerja
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2020-10-20 18:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Henri Subiakto (Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum) Namun
karena kesimpangsiuran informasi, disinformasi atas substansi UU Cipta Kerja dan hoaks beredar
di media sosial, menimbulkan gejolak protes
neutral - Henri Subiakto (Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum) Peran
pemerintah ini turut didukung oleh Penyuluh Informasi Publik (PIP) yang tersebar di 518
kecamatan di seluruh Indonesia. PIP diminta untuk menyampaikan informasi yang benar, serta
meluruskan disinformasi dan hoaks lewat berbagai media komunikasi
positive - Fiki Satari (Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Menteri Koperasi dan UKM) Sekali lagi
bahwa apa yang ada dalam UU Cipta Kerja ini kami yakini betul adanya untuk mendukung
koperasi dan UMKM. Dimana kita juga harus memikirkan masyarakat dan juga para investor.
Investor itu kan bisa dari dalam negeri tidak melulu dari asing. Kita harus pikirkan juga investor
dalam negeri yang mau bersaing dan berusaha, maka dari itu UU Cipta Kerja ini dibuat untuk
mempermudah investor dalam berusaha. Kami mendorong PIP menyampaikan ini ke masyarakat
luas
positive - Fiki Satari (Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Menteri Koperasi dan UKM) Dulu kan
kalau mau bikin koperasi minimal 20 orang, nah sekarang anak muda bisa bikin startup aja kan,
jadi ini juga untuk mewujudkan revolusi industri 4.0, yang akhirnya UMKM juga akan naik kelas
positive - Soes Hindharno (Kepala Biro Humas) Kita harus pikirkan tantangan bonus demografi,
dimana dibutuhkan lapangan kerja yang luas. Dengan adanya UU Cipta Kerja ini untuk
mempeluas lapangan kerja
neutral - Soes Hindharno (Kepala Biro Humas) Oleh sebab itu perlu adanya sinergi dengan
Kementerian/Lembaga sektor lainnya. Beberapa hal inilah yang kemudian diwujudkan dalam
RUU Cipta Kerja
178
