Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 181

investor dalam negeri yang mau bersaing dan berusaha, maka dari itu UU Cipta Kerja ini dibuat
              untuk  mempermudah  investor  dalam  berusaha.  Kami  mendorong  PIP  menyampaikan  ini  ke
              masyarakat luas," ujarnya.

              Selain itu, dengan adanya UU Cipta Kerja ini bisa mendorong UMKM masuk dalam digitalisasi.
              Dimana anak muda yang ingin membuat koperasi dulu sangat sulit harus memiliki syarat-syarat
              yang membingungkan, namun dengan adanya UU Cipta Kerja ini akan menjadi lebih mudah.

              "Dulu kan kalau mau bikin koperasi minimal 20 orang, nah sekarang anak muda bisa bikin startup
              aja kan, jadi ini juga untuk mewujudkan revolusi industri 4.0, yang akhirnya UMKM juga akan
              naik kelas," ujarnya.

              Dari sisi Kementerian Ketenagakerjaan, meyakini bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja ini bisa
              mengakomodir para pengusaha dengan buruh. Dan juga membuka lapangan kerja yang semakin
              luas.

              "Kita harus pikirkan tantangan bonus demografi, dimana dibutuhkan lapangan kerja yang luas.
              Dengan adanya UU Cipta Kerja ini untuk mempeluas lapangan kerja," ujar Kepala Biro Humas
              Soes Hindharno.

              Soes mengatakan permasalahan yang ada di bidang ketenagakerjaan sebenarnya "tidak berdiri
              sendiri". Selain persoalan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, ada faktor-faktor di luar
              ketenagakerjaan yang mempengaruhinya, seperti kondisi perekonomian nasional, kondisi politik,
              hukum, sosial dan budaya masyarakat.

              Hal  ini  tentunya  tidak  dapat  diselesaikan  sendiri  dengan  hanya  memperbaiki  peraturan
              perundang-undangan  di  bidang  ketenagakerjaan  tetapi  juga  harus  diikuti  dengan  perbaikan
              regulasi di bidang lainnya. Demikian pula penanganannya, permasalahan ketenagakerjaan tidak
              dapat diselesaikan sendiri oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

              "Oleh sebab itu perlu adanya sinergi dengan Kementerian/Lembaga sektor lainnya. Beberapa hal
              inilah yang kemudian diwujudkan dalam RUU Cipta Kerja," katanya.





































                                                           180
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186