Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono,
seperti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2020).

KEMNAKER SKORS DUA PENYALUR PEKERJA MIGRAN YANG LAKUKAN
PELANGGARAN

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menskors atau membekukan dua Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terbukti melanggar proses penempatan
Pekerja Migran Indonesia ( PMI ), yaitu PT BM dan PT ASR.

"Kemnaker menindak tegas dan menindaklanjuti setiap pelanggaran pidana ketenagakerjaan
melalui kordinasi dengan kepolisian," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono,
seperti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2020).

Lebih lanjut, Suhartono mengatakan, PT BM telah menempatkan 83 PMI tidak sesuai jabatan
dan jenis pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja, serta tidak
memenuhi hak-hak PMI.

Sementara itu, PT ASR juga melakukan pelanggaran yang sama dengan jumlah PMI yang
menjadi korban sebanyak 16 orang.

"Sanksi kepada dua perusahaan ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Saksi Administratif dalam
Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan PMI, serta Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," kata Suhartono.

Suhartono menekankan, Kemnaker terus berkomitmen meningkatkan pelindungan terhadap PMI
dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan.

Untuk itu, agar sanksi berjalan efektif, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), imigrasi, dan dinas yang bertanggung jawab pada bidang
ketenagakerjaan provinsi, kabupaten atau kota, serta stakeholder terkait.

"Sanksi skorsing diberikan sebagai salah satu upaya Kemnaker untuk meningkatkan pelindungan
PMI dan melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap P3MI," kata Suhartono.

Suhartono mengungkapkan, sejak 2012 hingga Maret 2020, Kemnaker telah melakukan skorsing
terhadap 505 P3MI, dan mencabut 252 P3MI.

Adapun masalah utama dari pemberian saksi tersebut adalah, P3MI menempatkan PMI ke Hong
Kong tanpa mendaftarkannya di Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).

Kemudian, P3MI juga merekrut calon PMI tanpa Surat Izin Perekrutan (SIP), dan tidak memberi
pelindungan sesuai perjanjian penempatan.

"Tiga masalah yang mendominasi yakni tidak menambah bilyet deposito sebesar Rp 1,5 miliar
sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2019, terlambat mengajukan perpanjangan, dan merekrut
serta menempatkan secara unprosedural ," kata Suhartono.

182