Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 187
LINDUNGI PEKERJA MIGRAN, KEMNAKER BERI SANKSI PADA 2 PERUSAHAAN
Sebagai upaya peningkatan perlindungan pada pekerja migran Indonesia (PMI), Kementerian
Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) memberikan sanksi administratif berupa skorsing kepada dua
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yakni PT BM dan PT ASR. Keduanya
terbukti melakukan berbagai pelanggaran dalam proses penempatan PMI.
"Sanksi skorsing diberikan sebagai salah satu upaya Kemnaker untuk meningkatkan pelindungan
PMI dan melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap P3MI," kata Dirjen Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker,
Suhartono, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (20/10/2020).
Ia mengungkapkan, PT BM diberikan sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran dengan
menempatkan 83 PMI tak sesuai jabatan dan jenis pelanggaran sebagaimana tercantum dalam
perjanjian kerja, serta tidak memenuhi hak-hak PMI yang seharusnya diterima. PT ASR
dijatuhkan sanksi atas pelanggaran yang sama terhadap 16 PMI.
"Sanksi kepada dua perusahaan ini berdasarkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pengenaan Saksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan PMI dan
UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," ujar Suhartono.
Ia menambahkan, agar sanksi berjalan efektif, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), imigrasi, dan dinas yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan provinsi, kabupaten/kota, serta stakeholder terkait.
Menurut Suhartono, Kemnaker terus berkomitmen meningkatkan pelindungan terhadap PMI
dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan.
"Kemnaker akan menindak tegas terhadap setiap pelanggaran, dan akan menindaklanjuti setiap
bentuk pelanggaran pidana ketenagakerjaan melalui Kordinasi dengan kepolisian," ujarnya.
Suhartono mengungkapkan, sejak tahun 2012 sampai Maret 2020, Kemnaker telah melakukan
skorsing atau pembekuan terhadap 505 P3MI. Masalah utama penyebab diskorsingnya P3MI
adalah menempatkan ke Hong Kong tanpa mendaftarkan PMI di Sistem Komputerisasi Tenaga
Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN), merekrut calon PMI tanpa Surat Izin Perekrutan (SIP), dan tidak
memberikan pelindungan sesuai perjanjian penempatan.
Sejak 2012 sampai Maret 2020, Kemnaker juga sudah mencabut sebanyak 252 P3MI.
"Tiga masalah yang mendominasi yakni tidak menambah bilyet deposito sebesar Rp1,5 miliar
sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019, terlambat mengajukan perpanjangan, dan
merekrut serta menempatkan secara unprosedural," kata Suhartono.
186
