Page 189 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 189
KEMNAKER SKORSING 2 PENYALUR PEKERJA MIGRAN YANG LANGGAR ATURAN
Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi administratif berupa skorsing kepada dua
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yakni PT BM dan PT ASR. Sanksi
tersebut diberikan karena kedua perusahaan tersebut terbukti melakukan beberapa pelanggaran
dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Sanksi skorsing diberikan sebagai salah satu upaya Kemnaker untuk meningkatkan
perlindungan PMI dan melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap P3MI," kata Dirjen
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK)
Kemnaker Suhartono dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2020).
Suhartono menjelaskan PT BM diberikan sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran yaitu
menempatkan 83 PMI tak sesuai jabatan dan jenis pelanggaran sebagaimana tercantum dalam
perjanjian kerja, serta tidak memenuhi hak-hak PMI yang seharusnya diterima. Sementara itu,
PT ASR dijatuhkan sanksi atas pelanggaran yang sama terhadap 16 PMI.
"Sanksi kepada dua perusahaan ini berdasarkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan PMI dan
UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, " terang Suhartono.
Ia menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI), Imigrasi, dan dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
provinsi, kabupaten/kota, serta stakeholder terkait untuk memastikan sanksi tersebut berjalan
efektif.
Kemnaker, kata Suhartono, berupaya meningkatkan perlindungan terhadap PMI dengan
melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan.
"Kemnaker akan menindak tegas terhadap setiap pelanggaran, dan akan menindaklanjuti setiap
bentuk pelanggaran pidana ketenagakerjaan melalui Koordinasi dengan kepolisian," lanjutnya.
Suhartono menjabarkan sejak tahun 2012 sampai Maret 2020, Kemnaker telah melakukan
skorsing atau pembekuan terhadap 505 P3MI. Mayoritas pelanggaran P3MI tersebut adalah
menempatkan pekerja ke Hong Kong tanpa mendaftarkan PMI di Sistem Komputerisasi Tenaga
Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN), merekrut calon PMI tanpa Surat Izin Perekrutan (SIP), dan tidak
memberikan perlindungan sesuai perjanjian penempatan. Dalam kurun waktu tersebut,
Kemnaker juga sudah mencabut izin 252 P3MI.
"Tiga masalah yang mendominasi yakni tidak menambah bilyet deposito sebesar Rp 1,5 miliar
sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019, terlambat mengajukan perpanjangan, dan
merekrut serta menempatkan secara unprosedural, "urai Suhartono.
188
