Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 193
KEMNAKER: TRANSFORMASI BLK DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR DAN MASIF
JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah melakukan program transformasi
Balai Latihan Kerja (BLK). Transformasi BLK dilakukan secara terstruktur dan masif dari segi
kelembagaan, persepsi, substansi pelatihan, serta sarana dan fasilitas.
"Transformasi BLK ini agar memberikan dampak yang signifikan bagi ketenagakerjaan nasional,"
ucap Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan dalam pernyataan resmi yang diterima di
Jakarta, Selasa (20/10).
Budi Hartawan mengatakan, transformasi BLK dari segi kelembagaan meliputi setiap provinsi
minimal satu Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP); penyiapan kompetensi instruktur; dan tenaga
pelatihan pemerintah dan swasta pada Lembaga Pelatihan Kerja, khususnya dalam
pengembangan kurikulum dan metode pelatihan berbasis online; dan integrasi proses pelatihan
dan penempatan.
"Sementara dari segi persepsi, Kemnaker akan memperkuat sinergi industri UMKM; peluang
program pemagangan luar negeri ke negara selain Jepang; dan kampanye pelatihan vokasi dan
BLK yang masif," kata Budi.
Segi substansi pelatihan meliputi pengembangan dan penerapan teknologi digital dalam layanan
bidang pelatihan kerja dan sertifikasi; implementasi pelatihan teknisi di balai besar selain Serang;
fokus pelatihan pada sektor prioritas (Manufaktur, Pariwisata dan Pertanian); dan penerapan
fungsi peningkatan produktivitas di BLK UPTP dan UPTD; "Aspek pelatihan juga mencakup
penyiapan peserta pemagangan LN dapat dioptimalkan di BLK; menyiapkan Program BLK
Komunitas menjadi Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan; dan fokus pelatihan lima Balai Besar
Pelatihan Kerja ke arah peningkatan tenaga kerja professional," ucap Budi.
Sementara dari segi sarana dan fasilitas fokus pada pemberdayaan dan implementasi 3R BLK,
yakni Reorientasi, Revitalisasi, Rebranding Salah satu perubahan paling substansial dari
transformasi BLK adalah integrasi bisnis proses penempatan dan pelatihan. Sebab, pengantar
kerja/petugas antar kerja akan melakukan konseling karir terlebih dahulu untuk menentukan
apakah tenaga kerja dapat langsung bekerja/wirausaha, atau memerlukan intervensi pelatihan,
sertifikasi dan/atau pelatihan wirausaha dan modal usaha.
"Setelah lulus pelatihan pun terus dipantau melalui mekanisme survei kebekerjaan yang telah
dilaksanakan di pelatihan yang menggunakan anggaran APBN," tutur Budi.
Ia mengatakan, saat ini sudah terdapat 16 provinsi yang memiliki BLK UPTP. Artinya, masih ada
18 Provinsi yang belum memiliki BLK UPTP, yaitu Riau; Jambi; Bengkulu; Sumatera Selatan;
Lampung; DKI Jakarta; DIY; Bali; NTT; Kalimantan Barat; Kalimantan Tengah; Kalimantan
Selatan; Kalimantan Utara; Gorontalo; Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Sulawesi Barat; dan
Papua.
Menurutnya, keuntungan bagi daerah dalam pengembangan BLK UPTP baru antara lain,
pembangunan dan operasional pelatihan ditanggung oleh pemerintah pusat; percepatan
pembangunan SDM yang berkualitas dan berkelanjutan di provinsi serta meningkatkan kualitas
SDM di provinsi tersebut. "Sehingga mendorong percepatan peningkatan investasi dan ekonomi
di provinsi tersebut," ucapnya.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
192
