Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 198
LANGGAR ATURAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN, DUA PERUSAHAAN PENYALUR
DISKORS KEMNAKER
Dua Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) berinisial PT BM dan PT ASR
diberikan sanksi administratif berupa skorsing oleh Kementerian Ketenagakerjaan .
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta &
PKK) Kemnaker, Suhartono mengatakan kedua perusahaan tersebut terbukti melakukan
pelanggaran dalam proses penempatan pekerja migran.
"PT BM diberikan sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran dengan menempatkan 83 PMI
tak sesuai jabatan dan jenis pelanggaran sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja," kata
Suhartono dalam keterangannya, Selasa (20/10/2020).
PT BM disinyalir tidak memenuhi hak-hak PMI yang seharusnya diterima. Sedangkan PT ASR
dijatuhkan sanksi atas pelanggaran yang sama terhadap 16 PMI.
"Sanksi skorsing diberikan sebagai salah satu upaya Kemnaker untuk meningkatkan pelindungan
PMI dan melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap P3MI," katanya.
Dirjen di Kemnaker itu menyebut sanksi kepada dua perusahaan ini berdasarkan Permenaker
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Saksi Administratif Dalam Pelaksanaan
Penempatan dan Pelindungan PMI dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),
Imigrasi, dan Dinas yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan provinsi,
kabupaten/kota, serta stakeholder terkait agar sanksi berjalan efektif.
"Kemnaker akan menindak tegas terhadap setiap pelanggaran, dan akan menindaklanjuti setiap
bentuk pelanggaran pidana ketenagakerjaan melalui kordinasi dengan kepolisian," ujarnya.
Kemnaker telah melakukan skorsing atau pembekuan terhadap 505 P3MI dan pencabutan
kepada 252 P3MI sejak tahun 2012 sampai Maret 2020, Suhartono mengatakan kebanyakan
pelanggaran adalah penempatan ke Hong Kong tanpa mendaftarkan PMI di Sistem
Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).
Perusahaan bandel tersebut juga merekrut calon PMI tanpa Surat Izin Perekrutan (SIP), dan
tidak memberikan pelindungan sesuai perjanjian penempatan.
"Tiga masalah yang mendominasi yakni tidak menambah bilyet deposito sebesar Rp1,5 miliar
sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019, terlambat mengajukan perpanjangan, dan
merekrut serta menempatkan secara unprosedural, " kata Suhartono .
197
