Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

BURUH DI SURABAYA MINTA UMK NAIK, PENGUSAHA INGIN TETAP

Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya 2021 menjadi perdebatan di kalangan buruh dan
pengusaha. Kalangan pekerja meminta UMK tahun depan naik. Sedangkan pengusaha menolak
naik karena pertumbuhan ekonomi terdampak pandemi.

Sekretaris DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Surabaya M. Solikin menilai UMK 2021
harus naik. Salah satu pertimbangannya, daftar komponen kebutuhan hidup layak (KHL) juga
bertambah dari 60 item menjadi 64 item. Itu tertuang dalam regulasi terbaru Peraturan Menteri
Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18/2020 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor
21/2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL). ''Harapan kami, ya UMK naik tahun depan,''
kata Solikin kepada Jawa Pos kemarin (19/10).

Menurut dia, dalam kondisi saat ini, kalangan buruh menjadi pihak yang paling terdampak.
Namun, ketika ditanya lebih jauh terkait persentase kenaikan UMK, dia menolak menjawab. Dia
menyatakan, pihaknya masih menunggu hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kota Surabaya
terkait hasil survei KHL. ''Belum bisa diprediksi. Sebetulnya, kami punya hitungan sendiri, tapi
tunggu hasil dewan pengupahan,'' ujarnya.

Secara terpisah, pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
menolak keras tuntutan kenaikan UMK 2021. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo
Jatim Tri Andi Suprihartono menyampaikan, sikap pihaknya sejalan dengan Dewan Pimpinan
Nasional (DPN) Apindo. ''Bahwa tidak ada kenaikan UMK (tahun 2021, Red),'' papar Tri Andi.

Kalkulasi itu, jelas dia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang
Pengupahan. Yaitu, upah minimum tahun berjalan atau saat ini dikalikan tingkat inflasi nasional
tahun berjalan dihitung dari September tahun lalu sampai September tahun berjalan. Serta
tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahun berjalan. Disampaikan, pertumbuhan
ekonomi -5,32% dan inflasi +-1% year on year (yoy).

Terkait permintaan buruh agar sebaiknya menunggu KHL, Tri Andi menyampaikan survei KHL
tidak relevan dalam menentukan besaran nilai UMK. ''Silakan dipahami PP 78/2015 dulu. Dari
sini sudah jelas,'' tegas Tri Andi.

Seperti diketahui, UMK Surabaya 2020 mencapai Rp 4.200.479,19. Jumlah itu merupakan yang
tertinggi di Jawa Timur.

Kepala Seksi (Kasi) Syarat Kerja dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya
Dian Asmarani menyampaikan, dewan pengupahan segera melalukan rapat pleno akhir Oktober
ini. Sejauh ini, pihaknya sudah tuntas melakukan survei KHL yang meliputi 64 item. Survei
tersebut dilakukan di tiga pasar. Yakni, Pasar Wonokromo, Pasar Soponyono di Rungkut, dan
Pasar Manukan di Kecamatan Tandes.

Dewan pengupahan akan mengambil harga rata-rata dari semua item tersebut. Nah, nilai harga
per item itulah yang akan disampaikan dewan pengupahan kepada wali kota Surabaya.
Selanjutnya, daftar harga KHL tersebut diteruskan kepada gubernur Jatim untuk disampaikan ke
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

Editor : Dhimas Ginanjar Reporter : mar/c6/git .

201