Page 207 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

LANGGAR ATURAN, KEMENAKER SANKSI 2 PERUSAHAAN PENYALUR PEKERJA
MIGRAN
Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi administratif berupa skorsing kepada dua
Perusahaan Penempatan Pekerja Migra n Indonesia (P3MI), yakni PT BM dan PT ASR, yang
terbukti melakukan berbagai pelanggaran dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI).

"Sanksi skorsing diberikan sebagai salah satu upaya Kemnaker untuk meningkatkan pelindungan
pekerja migran dan melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap P3MI," kata Dirjen
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK)
Kemnaker, Suhartono, Selasa (20/10/2020).

Ia menjelaskan PT BM diberikan sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran dengan
menempatkan 83 PMI tak sesuai jabatan dan jenis pelanggaran sebagaimana tercantum dalam
perjanjian kerja, serta tidak memenuhi hak-hak PMI yang seharusnya diterima. Sedangkan PT
ASR dijatuhkan sanksi atas pelanggaran yang sama terhadap 16 PMI.

"Sanksi kepada dua perusahaan ini berdasarkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pengenaan Saksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan PMI dan
UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, " ujarnya.
Agar sanksi berjalan efektif, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI), Imigrasi, dan Dinas yang bertanggung jawab di bidang
Ketenagakerjaan provinsi, kabupaten/kota, serta stakeholder terkait.

Maka Kemnaker terus berkomitmen meningkatkan pelindungan terhadap pekerja migran dengan
melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan.

"Kemnaker akan menindak tegas terhadap setiap pelanggaran, dan akan menindaklanjuti setiap
bentuk pelanggaran pidana ketenagakerjaan melalui kordinasi dengan kepolisian," tegasnya.

Adapun sejak tahun 2012 sampai Maret 2020, Kemnaker telah melakukan skorsing atau
pembekuan terhadap 505 P3MI.

Masalah utama penyebab diskorsingnya P3MI adalah menempatkan ke Hong Kong tanpa
mendaftarkan PMI di Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN), merekrut
calon PMI tanpa Surat Izin Perekrutan (SIP), dan tidak memberikan perlindungan sesuai
perjanjian penempatan.

Sejak tahun 2012 sampai Maret 2020, Kemnaker juga sudah mencabut sebanyak 252 P3MI.
"Tiga masalah yang mendominasi yakni tidak menambah bilyet deposito sebesar Rp1,5 miliar
sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019, terlambat mengajukan perpanjangan, dan
merekrut serta menempatkan secara unprosedural, " pungkasnya.

206