Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 206
Judul Langgar Aturan, Kemenaker Sanksi 2 Perusahaan Penyalur Pekerja
Migran
Nama Media liputan6.com
Newstrend Pelanggaran Penempatan PMI
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4387110/langgar-aturan-
kemenaker-sanksi-2-perusahaan-penyalur-pekerja-migran
Jurnalis Tira Santia
Tanggal 2020-10-20 15:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja) Sanksi skorsing diberikan sebagai salah satu upaya Kemnaker untuk meningkatkan
pelindungan pekerja migran dan melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap P3MI
neutral - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja) Sanksi kepada dua perusahaan ini berdasarkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengenaan Saksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan PMI
dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
negative - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja) Kemnaker akan menindak tegas terhadap setiap pelanggaran, dan akan menindaklanjuti
setiap bentuk pelanggaran pidana ketenagakerjaan melalui kordinasi dengan kepolisian
neutral - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja) Tiga masalah yang mendominasi yakni tidak menambah bilyet deposito sebesar Rp1,5
miliar sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019, terlambat mengajukan perpanjangan,
dan merekrut serta menempatkan secara unprosedural
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi administratif berupa skorsing kepada dua
Perusahaan Penempatan Pekerja Migra n Indonesia (P3MI), yakni PT BM dan PT ASR, yang
terbukti melakukan berbagai pelanggaran dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI).
"Sanksi skorsing diberikan sebagai salah satu upaya Kemnaker untuk meningkatkan pelindungan
pekerja migran dan melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap P3MI," kata Dirjen
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK)
Kemnaker, Suhartono, Selasa (20/10/2020).
205
