Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 188
Judul Kemnaker Skorsing 2 Penyalur Pekerja Migran yang Langgar Aturan
Nama Media detik.com
Newstrend Pelanggaran Penempatan PMI
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5221321/kemnaker-skorsing-2-penyalur-
pekerja-migran-yang-langgar-aturan
Jurnalis Yudistira Imandiar
Tanggal 2020-10-20 17:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja) Sanksi skorsing diberikan sebagai salah satu upaya Kemnaker untuk meningkatkan
perlindungan PMI dan melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap P3MI
negative - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja) Sanksi kepada dua perusahaan ini berdasarkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan
PMI dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
negative - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja) Kemnaker akan menindak tegas terhadap setiap pelanggaran, dan akan menindaklanjuti
setiap bentuk pelanggaran pidana ketenagakerjaan melalui Koordinasi dengan kepolisian
neutral - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja) Tiga masalah yang mendominasi yakni tidak menambah bilyet deposito sebesar Rp 1,5
miliar sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019, terlambat mengajukan perpanjangan,
dan merekrut serta menempatkan secara unprosedural
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi administratif berupa skorsing kepada dua
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yakni PT BM dan PT ASR. Sanksi
tersebut diberikan karena kedua perusahaan tersebut terbukti melakukan beberapa pelanggaran
dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Sanksi skorsing diberikan sebagai salah satu upaya Kemnaker untuk meningkatkan
perlindungan PMI dan melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap P3MI," kata Dirjen
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK)
Kemnaker Suhartono dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2020).
187
