Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 180
Ringkasan
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa secara umum UU Cipta Kerja mengandung sebelas
klaster yang bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi
ekonomi. Muara perumusan UU Cipta Kerja bertujuan untuk memperluas peluang lapangan kerja
dan memangkas regulasi yang tumpang tindih serta prosedur yang rumit bagi pelaku usaha,
seperti koperasi dan UMKM.
Dari sisi Kementerian Ketenagakerjaan, meyakini bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja ini bisa
mengakomodir para pengusaha dengan buruh. Dan juga membuka lapangan kerja yang semakin
luas.
"Kita harus pikirkan tantangan bonus demografi, dimana dibutuhkan lapangan kerja yang luas.
Dengan adanya UU Cipta Kerja ini untuk mempeluas lapangan kerja," ujar Kepala Biro Humas
Soes Hindharno.
PENYULUH INFORMASI PUBLIK DIMINTA LURUSKAN DISINFORMASI SOAL UU
CIPTA KERJA
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa secara umum UU Cipta Kerja mengandung sebelas
klaster yang bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi
ekonomi.
Muara perumusan UU Cipta Kerja bertujuan untuk memperluas peluang lapangan kerja dan
memangkas regulasi yang tumpang tindih serta prosedur yang rumit bagi pelaku usaha, seperti
koperasi dan UMKM.
Hal tersebut diungkapkan Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum, Prof.
Henri Subiakto pada acara Forum Sosialisasi Online dengan tema Mengenal Lebih Baik Undang-
Undang Cipta Kerja yang diikuti oleh 281 Penyuluh Informasi Publik dari seluruh Indonesia.
"Namun karena kesimpangsiuran informasi, disinformasi atas substansi UU Cipta Kerja dan hoaks
beredar di media sosial, menimbulkan gejolak protes," ujar dia dikutip Selasa (20/10/2020).
Menurutnya pemerintah perlu meluruskan disinformasi tersebut, dengan mensosialisasikan
fakta-fakta tentang urgensi, manfaat, dan substansi penting UU Cipta Kerja kepada seluruh
lapisan masyarakat.
"Peran pemerintah ini turut didukung oleh Penyuluh Informasi Publik (PIP) yang tersebar di 518
kecamatan di seluruh Indonesia. PIP diminta untuk menyampaikan informasi yang benar, serta
meluruskan disinformasi dan hoaks lewat berbagai media komunikasi," paparnya. Untuk itu PIP,
menurut Henri perlu dibekali dengan wawasan dan pemahaman yang mumpuni terkait urgensi
dan manfaat UU Cipta Kerja.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Menteri Koperasi dan UKM
Fiki Satari menyatakan PIP perlu memahami bahwa UU Cipta Kerja tersebut dibuat untuk
kepentingan ekonomi kemasyarakatan terutama sektor UMKM.
Menurut Fiki, 64 juta atau 99,9 persen pelaku usaha di Indonesia itu adalah UMKM. Dimana
pelaku usaha UMKM ini mampu menyerap 97 persen tenaga kerja dan menyumbang PDB sekitar
60 persen.
"Sekali lagi bahwa apa yang ada dalam UU Cipta Kerja ini kami yakini betul adanya untuk
mendukung koperasi dan UMKM. Dimana kita juga harus memikirkan masyarakat dan juga para
investor. Investor itu kan bisa dari dalam negeri tidak melulu dari asing. Kita harus pikirkan juga
179
