Page 323 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 323

Judul               1 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, BPJS Belum Penuhi Hal-Hal Fundamental
                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
                Halaman/URL         https://finansial.bisnis.com/read/20201020/215/1307273/1-tahun-
                                    jokowi-maruf-amin-bpjs-belum-penuhi-hal-hal-fundamental
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-10-20 08:21:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Ada beberapa hal yang tidak
              sesuai ketentuan, tidak dievaluasi, sehingga pelaksanaannya begini-begini saja

              neutral  -  Timboel  Siregar  (Koordinator  Advokasi  BPJS  Watch)  PP  60/2015  [tentang
              Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Hari  Tua/JHT]  pun  masih  membiarkan  orang  ter-PHK
              langsung mengambil JHT, ini melanggar UU SJSN karena mestinya bisa diambil ketika meninggal,
              pensiun, dan cacat total. Ini persoalan ketahanan dana JHT nantinya
              negative  -  Timboel  Siregar  (Koordinator  Advokasi  BPJS  Watch)  Ke  depannya  perlu  ada
              pembenahan fundamental jaminan sosial, baik JKN maupun ketenagakerjaan. Harus melihat di
              periode pertama [kepemimpinan Presiden Joko Widodo], harus dibenahi, jangan sampai kasus
              klasik kembali terjadi di periode kedua


              Ringkasan

              BPJS Watch menilai bahwa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang sudah berjalan selama satu
              tahun  terakhir  belum  memenuhi  sejumlah  aspek  mendasar  dan  fundamental  terkait
              penyelenggaraan jaminan sosial. Padahal, Presiden Joko Widodo telah memiliki pengalaman lima
              tahun sebelumnya dalam mengatur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan
              dan Ketenagakerjaan.

              BPJS  Watch  turut  menyoroti  sejumlah  aspek  fundamental  yang  belum  dipenuhi  dalam
              pelaksanaan  jaminan  sosial  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  atau  BP  Jamsostek.  Salah  satu  yang
              paling krusial, menurut Timboel, pemerintah belum melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah
              (PP) 45/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, yakni besaran iuran pensiun
              harus ditinjau paling lama tiga tahun.







                                                           322
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328