Page 325 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 325
ketika meninggal, pensiun, dan cacat total. Ini persoalan ketahanan dana JHT nantinya," ujar
Timboel.
Meskipun begitu, BPJS Watch mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah yang menjadi
bentuk komitmen penyelenggaraan jaminan sosial, seperti peningkatan besaran iuran PBI JKN
menjadi Rp42.000 pada tahun lalu. Hal tersebut menunjukkan pemerintah mau 'menambal'
kekurangan dana JKN melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai bentuk
tanggung jawab.
Selain itu, berlakunya PP 82/2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) yang berisi peningkatan manfaat kedua program tersebut
perlu diapresiasi. Menurut Timboel, salah satu manfaat utama dari aturan tersebut adalah
adanya beasiswa bagi anak dari pekerja yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia.
"Ke depannya perlu ada pembenahan fundamental jaminan sosial, baik JKN maupun
ketenagakerjaan. Harus melihat di periode pertama [kepemimpinan Presiden Joko Widodo],
harus dibenahi, jangan sampai kasus klasik kembali terjadi di periode kedua," ujarnya.
Pada hari ini, Selasa (20/10/2020), pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan genap mencapaisatu
tahun. Pasangan tersebut mengusung sejumlah program yang salah satunya yakni
Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial.
324