Page 326 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 326
Judul Masa Pandemi, Pemerintah tetap Dengarkan Aspirasi soal Kebijakan
Pengupahan
Nama Media suara.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2020/10/20/081553/masa-pandemi-
pemerintah-tetap-dengarkan-aspirasi-soal-kebijakan-pengupahan
Jurnalis Fabiola Febrinastri
Tanggal 2020-10-20 08:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan) Masa peninjauan KHL saat
ini berbarengan dengan pandemi Covid-19 dan berdampak terhadap ekonomi. Namun dalam
kondisi saat ini, pemerintah masih terus mendengar seluruh pihak terkait formulasi kebijakan
pengupahan yang terbaik di masa pandemi Covid-19
positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan) Karena itu, diperlukan
pemahaman seluruh pihak terhadap kondisi yang terjadi agar terjalinnya sinergitas seluruh pihak
sehingga kita dapat melewati masa sulit ini (pandemi Covid-19) dengan baik
positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan) Dialog ini diharapkan akan
memberikan manfaat dalam pengembangan pengupahan ke depan yang adil dan berdaya saing,
dalam menyatukan perspektif dan langkah untuk menghadapi kebijakan besar saat ini, yaitu
kebijakan Cipta Kerja
Ringkasan
Pemerintah tetap mendengarkan aspirasi seluruh pihak terkait formulasi dan rekomendasi
kebijakan pengupahan yang terbaik di masa pandemi Covid-19 . Pandemi menyebabkan
perlambatan ekonomi hampir seluruh sektor, sehingga perubahan komponen dan jenis
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan hendaknya
memperhatikan perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan berusaha. Hal ini dikemukakan
Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI &
Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), Haiyani Rumondang.
325
