Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 7
Judul Buruh Atur Ritme Aksi hingga Omnibus Law Dibatalkan
Nama Media Koran Tempo
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg19
Jurnalis DIKO OKTARA
Tanggal 2020-10-21 06:07:00
Ukuran 207x203mmk
Warna Warna
AD Value Rp 239.706.000
News Value Rp 1.198.530.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Jumisih (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)) Konsolidasi itulah
yang akan menentukan kapan kami bergerak dan berhenti sementara. Tapi, secara prinsip,
perlawanan akan terus kami lakukan
positive - Nining Elitos (Ketua Umum KASBI) Kami tetap mendesak dibatalkannya Undang-
Undang Cipta Kerja yang sejatinya mencelakakan rakyat dan bangsa
neutral - Kahar S. Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia) Aksi pasti akan kami lakukan
negative - Kahar S. Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia) Dengan DPR ada empat kesepahaman, tapi tidak diakomodasi
Ringkasan
Kelompok buruh terus mengorganisasi diri untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Wakil
Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Jumisih, mengatakan demonstrasi buruh
akan terus berlanjut hingga Presiden Joko Widodo membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja
lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perpu).
Ia mengatakan buruh sudah mengatur ritme aksi sampai tuntutannya ter-kabulkan. "Konsolidasi
itulah yang akan menentukan kapan kami bergerak dan berhenti sementara. Tapi, secara prinsip,
perlawanan akan terus kami lakukan," katanya, kemarin.
BURUH ATUR RITME AKSI HINGGA OMNIBUS LAW DIBATALKAN
Kelompok buruh terus mengorganisasi diri untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Wakil
Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Jumisih, mengatakan demonstrasi buruh
akan terus berlanjut hingga Presiden Joko Widodo membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja
lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perpu).
6
