Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

Ia mengatakan buruh sudah mengatur ritme aksi sampai tuntutannya terkabulkan. "Konsolidasi
itulah yang akan menentukan kapan kami bergerak dan berhenti sementara. Tapi, secara prinsip,
perlawanan akan terus kami lakukan," katanya, kemarin.

Jumisih mengatakan buruh dapat memobilisasi diri secara tertib dan damai. Fakta itu sekaligus
menampik tudingan pemerintah bahwa organisasi penolakan omnibus law ditunggangi kelompok
tertentu.

Demonstrasi berbagai elemen masyarakat, seperti buruh, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat
sipil, berlanjut di berbagai daerah, kemarin. Selain di Ibu Kota, unjuk rasa berlangsung di
sejumlah daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Sulawesi, Bima,
dan Sumatera Utara.

Serikat pekerja yang akan terus melanjutkan penolakan omnibus law bukan hanya KPBI, tapi
juga beberapa lembaga-yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak),
seperti Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).
Ketua Umum KASBI, Nining Elitos, mengatakan lembaganya diajak pemerintah untuk membahas
aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun mereka menolak ajakan tersebut karena
seharusnya dialog itu dilakukan sejak perumusan, persiapan, hingga pembahasan undang-
undang. "Kami tetap mendesak dibatalkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang sejatinya
mencelakakan rakyat dan bangsa," kata Nining.

Secara terpisah, Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI), Kahar S. Cahyono, mengatakan lembaganya tidak ikut berunjuk rasa kemarin karena
memilih melalaikannya pada hari berbeda. Mereka berencana mempersiapkan unjuk rasa yang
lebih besar. "Aksi pasti akan kami lakukan," katanya.

Selain berunjuk rasa, kata Kahar, KSPI berencana meminta legislative remew kepada DPR,
executive review kepada pemerintah, serta uji materi -ke Mahkamah Konstitusi. Legislative dan
executive review rencananya diajukan pada pekan ini.

Kahar juga menegaskan bahwa lembaganya tidak mungkin ikut merancang aturan turunan
Undang-Undang Cipta Kerja karena sikap mereka sejak awal adalah menolak omnibus law
tersebut. Mereka tidak ingin digunakan sebagai stempel dan alat legitimasi
oleh pemerintah seperti ketika KSPI terlibat dalam pembahasan kluster ketenagakerjaan
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bersama DPR. "Dengan DPR ada empat kesepahaman,
tapi tidak diakomodasi," ujarnya.

caption-

Aksi dari berbagai elemen masyarakat di kawasan Merdeka Barat, Jakarta, 20 Oktober 2020

7