Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020

Secara umum, pemerintah mencatat ada 42 hoaks yang beredar di sosial media. Sebaliknya,
menurut Asfinawati, pemerintah menjadi pihak yang menyebarkan disinformasi karena
melakukan pembodohan mengenai penjelasan UU Cipta Kerja. Menanggapi Asfinawati, Johnny
dengan tegas menolak pemerintah adalah penyebar dis-informasi berpegang pada dokumen
yang disepakati dengan DPR pada tingkat I.

Derasnya penolakan di jagat maya dan demonstrasi berlanjut dengan gugatan ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Setidaknya sudah ada tiga gugatan yang didaftarkan ke MK. Ada dua gugatan
uji materiil dan satu gugatan uji formil yang didaftarkan ke MK terkait UU Cipta Kerja.

Gugatan pertama muncul dari dua pekerja yang menyoal Pasal 59, Pasal 156 Ayat (2) dan Ayat
(3), Pasal 79 Ayat (2) huruf b dan Pasal 78 Ayat (1) huruf b UU Cipta Kerja Kluster
Ketenagakerjaan. Berlakunya UU Cipta Kerja dinilai tak memberi perlindungan dan kepastian
hukum bagi para pemohon terkait status kepegawaian.

Ada pula gugatan dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (DPP
FSPS) yang menyoal ketentuan Pasal 59 UU Cipta Kerja terkait PKWT. Gugatan ketiga dari
Gerakan Masyarakat Pejuang Hak Konstitusi yang mengajukan permohonan uji formil.
Pembentukan UU Cipta Kerja dinilai tak sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Peraturan Per Undang-undangan.

Drama UU Cipta Kerja masih akan berlangsung panjang karena berlanjut di persidangan MK.
Gugatan berbagai pihak ke MK tampaknya masih akan bertambah seiring ramainya pembahasan
di media sosial dan aksi demonstrasi jalanan. (LITBANG KOMPAS)

Derasnya penolakan di jagat maya dan demonstrasi berlanjut dengan gugatan ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Setidaknya sudah ada tiga gugatan yang didaftarkan ke MK. Ada dua gugatan
uji materiil dan satu gugatan uji formil yang didaftarkan ke MK terkait UU Cipta Kerja.

81