Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2020
P. 87

persen).  Menaker  mengatakan,  masih  ada  150  ribu  pekerja  yang  belum  menerima  subsidi
              tersebut.
              Menaker memperkirakan, mereka yang belum mendapatkan subsidi upah ini bisa disebabkan
              kesalahan atau ketidakvalidan data, seperti nomor rekening dan nomor induk kependudukan
              (NIK).  Dalam  hal  terjadi  kekurangan  atau  ketidakvalidan  data  seperti  di  atas,  pihaknya
              mengembalikan data tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan.

              Kemudian  pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  memberitahukan  kepada  pemberi  kerja  untuk
              memperbaiki data pekerjanya yang masuk dalam kriteria penerima subsidi gaji/upah.

              "Sampai saat ini yang belum mendapatkan (BSU) sekitar 150 ribuan karena ada kekurangan atau
              ketidaksesuaian data," kata Menaker, dalam keterangan persnya, Selasa (20/10).

              Ketidaksesuaian itu, misalnya rekeningnya tidak valid, kemudian NIK-nya kurang nomornya, atau
              nomor rekeningnya tidak sesuai dengan nama yang diserahkan. Berdasarkan data Kemnaker per
              19  Oktober  2020,  bantuan  subsidi  gaji/upah  tahap  I  telah  tersalurkan  kepada  2.485.687
              penerima (99,43 persen); tahap II sebanyak 2.981.531 penerima (99,38 persen).

              "Kemudian untuk tahap III sebanyak 3.476.120 penerima (99,32 persen); tahap IV sebanyak
              2.620.665 penerima (94,09 persen); dan tahap V sebanyak 602.468 penerima (97,39 persen),"
              jelasnya.

              Kemenaker juga mengungkapkan subsidi gaji/upah disalurkan melalui dua termin pembayaran.
              Setelah  pembayaran  termin  pertama  selesai  disalurkan,  Kemnaker  akan  kembali  memproses
              pembayaran termin kedua subsidi gaji/upah.

              "Kami targetkan pembayaran termin II dapat disalurkan pada awal baulan November setelah
              proses evaluasi penyaluran subsidi gaji/upah termin I ini selesai," kata Menaker.
              Dengan  anggaran  mencapai  Rp37,7  triliun,  program  bantuan  pemerintah  berupa  subsidi
              gaji/upah  ditargetkan  bagi  15,7  juta  pekerja  yang  terdaftar  sebagai  peserta  BPJS
              Ketenagakerjaan (per 30 Juni 2020). Namun, hingga batas akhir penyerahan data penerima,
              data  yang  dikumpulkan  dan  diserahkan  BPJS  Ketenagakerjaan  hanya  mencapai  12.4  juta
              pekerja/buruh.

              "Sisa anggaran akan diserahkan kembali ke Bendahara Negara. Rencananya, akan disalurkan
              untuk subsidi gaji/upah bagi guru honorer dan tenaga pendidik, baik di lingkup Kemendikbud
              maupun Kemenag," katanya.


























                                                           86
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92