Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020

"Sejak dulu, kita memang mengharapkan adanya reformasi birokrasi, reformasi perundang-
undangan, dan upaya deregulasi. Adanya RUU Cipta Kerja ini membuat kita berharap ribuan
regulasi terkait investasi ini bisa dihilangkan," kata Edyanus dalam webinar bertajuk "RUU Cipta
Kerja, Solusi Pulihkan Ekonomi Indonesia dari Ancaman Resesi", Kamis (27/8/2020).

Edyanus juga melihat perdebatan mengenai RUU Cipta Kerja harus dikembalikan pada tujuan
besar diciptakannya dasar hukum ini. Upaya menarik investasi dan mendorong perekonomian
yang berkualitas adalah dua hal besar yang jadi cita-cita RUU ini.

"Jangan diisi dengan kesan-kesan politisasi pihak tertentu atau pada tujuan politik tertentu.
Fokus pada tujuan utama dari RUU ini yang memang untuk mendorong perekonomian dan
pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkualitas," kata Edyanus.

Terkait klaster ketenagakerjaan yang menjadi pro-kontra, dia melihat bahwa sudah ada upaya
dari pemerintah dan DPR untuk memfasilitasi kebutuhan serikat pekerja dalam pembahasan RUU
Cipta Kerja.
Menurut Edyanus, proteksi tenaga kerja penting untuk mendapat perhatian karena
bagaimanapun, peningkatan investasi harus sejalan dengan kesejahteraan para pekerja.

"Saya melihat pemerintah dan DPR membuka pembahasan dengan pihak terkait soal proteksi
tenaga kerja. Tapi, proteksi ini juga jangan sampai menyebabkan interest dari para investor juga
berkurang," kata Edyanus menambahkan.

Hati-hati dan Transparan

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja akan
dilakukan DPR RI dengan hati-hati dan transparan.

"Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka, dan yang
terpenting adalah mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional, baik di masa sekarang
maupun di masa yang akan datang," ujar Puan dalam pidatonya pada rapat paripurna
pembukaan masa sidang I 2020-2021 di Gedung Paripurna, Kompleks Parlemen, Jumat
(14/8/2020).

Kelanjutan pembahasan RUU, termasuk RUU Ciptaker, menurut Puan lantaran DPR harus bisa
bekerja menjalankan fungsi legislasi kendati dihadapkan pada kendala berupa pandemi Covid-
19.
"Dengan mempertimbangkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan kebutuhan untuk
melaksanakan tugas legislasi secara maksimal, DPR RI mengesahkan metode rapat virtual
melalui Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang," tutur Puan
Maharani.

193