Page 512 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 512

pandemi Covid-19 tidak sedikit. Mereka mengalami penurunan pendapatan per bulan karena
              perusahaan tempat mereka bekerja juga terdampak.


              INI ALASAN KENAPA PEKERJA FORMAL YANG DAPAT BANTUAN

              JAKARTA,    --Kementerian  Ketenagakerjaan  memastikan  bantuan  subsidi  upah  (BSU),
              sebelumnya sering disebut  bantuan langsung tunai  (  BLT  ), dirilis hari ini, Kamis 27 Agustus
              2020,  oleh  Presiden  Joko  Widodo.  Calon  penerima  bantuan  tersebut  adalah  pekerja  formal
              dengan gaji di bawah Rp5 juta dan tercatat sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Lalu
              apa alasan kenapa pekerja atau buruh formal yang mendapatkan  BLT  atau subsidi upah itu?
              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mengatakan  jumlah  pekerja  formal  yang  terdampak
              pandemi Covid-19 tidak sedikit. Mereka mengalami penurunan pendapatan per bulan karena
              perusahaan tempat mereka bekerja juga terdampak.

              "Pendapatan mereka berkurang 50% bahkan ada yang berkurang 100% meskipun status mereka
              itu belum di-PHK." Begitu yang disampaikan oleh Menaker Ida dalam rapat kerja dengan Komisi
              IX DPR, Rabu (26 Agustus 2020).

              Nah, selama ini para pekerja atau buruh formal dengan gaji di bawah Rp5 juta itu tidak berhak
              mendapatkan  aneka  bantuan  sosial  yang  sudah  dikucurkan  oleh  pemerintah.  "Mohon  maaf,
              jangan dikira mereka berkecukupan dna mampu survive, mereka juga mengalami masalah yang
              sama dengan pekerja informal yang selama ini sudah dibantu oleh pemerintah."  "Sekali lagi, ini
              melengkapi  program  yang  sudah  ada.  Pekerja  informal  sudah  mendapatkan  bantuan  seperti
              lewat program bantuan sosial, program Prakerja...."  Program subsidi upah atau gaji merupakan
              program  stimulus  yang  dikoordinasikan  dan  dibahas  bersama  Tim  Satuan  Tugas  Pemulihan
              Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN, Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan
              tahun 2020. Subsidi ini merupakan program pelengkap bagi program-program mitigasi dampak
              pandemi Covid-19 yang ada sebelumnya.

              "Pekerja  formal  yang  terdampak  Covid-19  itu  tidak  sedikit,  Banyak  sekali  mereka  yang  juga
              menerima program dari pemerintah (Kemensos, Kemendes PDTT). Data menunjukkan pekerja
              formal yang masih eksis juga membutuhkan bantuan pemerintah. Mereka juga terdampak Covid
              dan butuh bantuan pemerintah,"  Berikut ini kriteria calon penerima  BLT  atau subsidi upah
              seperti diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 2020:  Pekerja/Buruh
              sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:  a. warga negara Indonesia
              yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan;  b. terdaftar sebagai peserta aktif program
              jaminan  sosial  ketenagakerjaan  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  dibuktikan  dengan  nomor  kartu
              kepesertaan;  c. Pekerja/Buruh penerima Gaji/Upah;  d. kepesertaan sampai dengan bulan Juni
              2020;  e. peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan
              besaran iuran yang dihitung berdasarkan Gaji/Upah dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
              sesuai Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan
              tercatat di BPJS Ketenagakerjaan;  f. memiliki rekening bank yang aktif  Pada kesempatan yang
              sama,  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan  atau  BP  Jamsostek
              mengungkapkan baru 10,8 juta rekening pekerja formal bergaji di bawah Rp5 juta yang menjadi
              calon penerima BSU lolos validasi.

              Padahal, pemerintah bakal menyerahkan BSU atau  BLT  tersebut kepada 15,7 juta pekerja. Hal
              itu  berarti  masih  terdapat  sekitar  4,9  juta  rekening  pekerja  yang  belum  tervalidasi.  Direktur
              Utama BPJamsostek Agus Susanto mengatakan hasil itu didapat setelah pihaknya melakukan
              validasi berlapis atas rekening karyawan tersebut.
              "Rekening banknya harus sama dengan nama pekerja yang terdaftar di BPJS. Setelah kami sisir,
              kami dapatkan 10,8 juta (rekening)," ujar Agus..

                                                           511
   507   508   509   510   511   512   513   514   515   516   517