Page 514 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020

positive - Jokowi (Presiden) Dari bantuan yang sudah ada hari ini kita lengkapi lagi yang namanya
tambahan subsidi gaji totalnya 15,7 juta pekerja diberikan Rp 2,4 juta. Ini memang diberikan
kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

Ringkasan

Pemerintah pusat mulai mencairkan bantuan Rp 600 ribu untuk pekerja non-PNS dan BUMN
bergaji di bawah Rp 5 juta. Penyaluran bantuan tersebut mendapat sorotan dari anggota DPRD
Jawa Barat.

"Sebelumnya, kami mengapresiasi program tersebut. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah
pusat untuk masyarakat. Khususnya para pekerja, yang masih belum terjangkau oleh bantuan-
bantuan yang telah disalurkan pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul
Hadi Wijaya kepada detikcom , Kamis (27/8/2020).

BANTUAN RP 600 RIBU CAIR, DPRD JABAR SOROTI NASIB GURU HONORER

Bandung - Pemerintah pusat mulai mencairkan bantuan Rp 600 ribu untuk pekerja non-PNS
dan BUMN bergaji di bawah Rp 5 juta. Penyaluran bantuan tersebut mendapat sorotan dari
anggota DPRD Jawa Barat.

"Sebelumnya, kami mengapresiasi program tersebut. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah
pusat untuk masyarakat. Khususnya para pekerja, yang masih belum terjangkau oleh bantuan-
bantuan yang telah disalurkan pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul
Hadi Wijaya kepada detikcom , Kamis (27/8/2020).

Seperti diketahui, pemerintah pusat menyalurkan bantuan tersebut kepada 15,7 juta pekerja
yang terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK).
"Hanya saja, yang menjadi persoalan adalah mengapa pemerintah pusat menggunakan data
yang bersumber dari BPJSTK, padahal, sangat banyak masyarakat pekerja yang belum terdaftar
sebagai peserta BPJSTK," kata Politikus PKS ini.

Salah satu segmen pekerja yang vital namun masih belum banyak terdaftar di BPJSTK, adalah
guru honorer. Baik yang mengajar di sekolah negeri atau swasta.

"Guru honorer ini ada yang penghasilannya Rp600 ribu atau Rp 400 ribu per bulan. Apalagi yang
mengajar di madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah bahkan gajinya lebih rendah lagi. Sehingga
jangankan untuk membayar iuran BPJSTK, untuk kebutuhan sehari-harinya pun masih jauh dari
kata cukup," ujar Abdul Hadi.

"Ini kan akan banyak yang tidak mendapat BLT tersebut. Masyarakat klaster terbawah, seperti
guru honorer tidak akan mendapatkannya. Sisi keadilannya tidak terpenuhi," ujarnya.
Justru yang lebih pas itu, kata dia, adalah data yang bersumber dari BPJS Kesehatan. "Data di
BPJS Kesehatan lebih mending. Mencakup hingga lapisan masyarakat terbawah. Itu pun datanya
tetap harus diverifikasi kembali. Jangan sampai ada yang sudah mendapatkan BLT dari program
DTKS atau non-DTKS malah mendapat BLT lagi, alias dobel," katanya.
Dia berharap momen ini dijadikan kesempatan untuk mengurangi ego sektoral dalam
perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah, di semua tingkatan dan perangkat
pemerintah.

513