Page 513 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 513

Judul               Bantuan Rp 600 Ribu Cair, DPRD Jabar Soroti Nasib Guru Honorer
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Santunan Pegawai Swasta
                Halaman/URL         https://news.detik.com/berita-jawa-barat/5148734/bantuan-rp-600-
                                    ribu-cair-dprd-jabar-soroti-nasib-guru-honorer
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-08-27 13:25:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive  -  Abdul  Hadi  Wijaya  (Wakil  Ketua  Komisi  V  DPRD  Jawa  Barat)  Sebelumnya,  kami
              mengapresiasi  program  tersebut.  Ini  adalah  bentuk  kepedulian  pemerintah  pusat  untuk
              masyarakat. Khususnya para pekerja, yang masih belum terjangkau oleh bantuan-bantuan yang
              telah disalurkan pemerintah

              positive - Abdul Hadi Wijaya (Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat) Hanya saja, yang menjadi
              persoalan adalah mengapa pemerintah pusat menggunakan data yang bersumber dari BPJSTK,
              padahal, sangat banyak masyarakat pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJSTK

              positive - Abdul Hadi Wijaya (Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat) Guru honorer ini ada yang
              penghasilannya Rp600 ribu atau Rp 400 ribu per bulan. Apalagi yang mengajar di madrasah
              ibtidaiyah  dan  tsanawiyah  bahkan  gajinya  lebih  rendah  lagi.  Sehingga  jangankan  untuk
              membayar iuran BPJSTK, untuk kebutuhan sehari-harinya pun masih jauh dari kata cukup

              neutral - Abdul Hadi Wijaya (Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat) Ini kan akan banyak yang
              tidak mendapat BLT tersebut. Masyarakat klaster terbawah, seperti guru honorer tidak akan
              mendapatkannya. Sisi keadilannya tidak terpenuhi

              positive - Abdul Hadi Wijaya (Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat) Data di BPJS Kesehatan
              lebih mending. Mencakup hingga lapisan masyarakat terbawah. Itu pun datanya tetap harus
              diverifikasi kembali. Jangan sampai ada yang sudah mendapatkan BLT dari program DTKS atau
              non-DTKS malah mendapat BLT lagi, alias dobel

              positive - Abdul Hadi Wijaya (Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat) Alangkah lebih baiknya
              jika bantuan itu tak hanya menyasar pekerja peserta BPJSTK saja. Apakah untuk dapat menerima
              bantuan itu harus terdaftar dulu di BPJSTK?
              positive - Abdul Hadi Wijaya (Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat) Ini ujian nasional, ujian
              dunia. Semua prihatin, namun masyarakat harus kreatif dan jeli melihat peluang baru. Seperti
              budidaya urban farming. Memelihara ikan sekaligus menanam kangkung dalam media ember,
              dan lainnya




                                                           512
   508   509   510   511   512   513   514   515   516   517   518