Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020

bawah Rp 5 juta. Pertama, ia mengatakan pemerintah harus mengevaluasi daftar penerima
bantuan yang merujuk pada data BPJS Ketenagakerjaan alias BP Jamsostek.

EKONOM INDEF SOROTI 3 HAL DALAM PENCAIRAN BANTUAN SUBSIDI GAJI BAGI
PEKERJA

Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira
Adhinegara, menyoroti tiga hal dalam pencairan subsidi gaji bagi pekerja berpenghasilan di
bawah Rp 5 juta. Pertama, ia mengatakan pemerintah harus mengevaluasi daftar penerima
bantuan yang merujuk pada data BPJS Ketenagakerjaan alias BP Jamsostek.

"Dikhawatirkan banyak karyawan yang understatement gaji di atas Rp 5 juta tapi upah
pokoknya dicatatkan di bawah Rp 5 juta. Ini adalah praktik yang lazim di perusahaaan untuk
menghindari pembayaran iuran yang besar," tutur Bhima saat dihubungi pada Kamis, 27 Agustus
2020.

Bhima menerangkan, verifikasi data membutuhkan proses yang panjang. Langkah verifikasi dan
evaluasi ini ditempuh agar penerima bantuan subsidi tepat sasaran.

Ia memandang, bila ada pekerja dengan gaji di atas Rp 5 juta yang mendapatkan bantuan,
mereka akan memanfaatkan uangnya untuk tabungan. Itu berarti, stimulus ini bukan dipakai
untuk membelanjakan kebutuhan sehari-sehari guna menggerakkan ekonomi seperti harapan
pemerintah.

"Kalau yang gajinya Rp 2 juta atau di bawah UMR (upah minum regional) pasti akan
membelanjakan uangnya. Ini bisa jadi bahan untuk evaluasi seberapa efektif ke konsumsi rumah
tangga dan pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Adapun kedua, ia menyarankan agar pemerintah melakukan pengawasan terhadap pemberian
subsidi bantuan subsidi upah atau BSU ini. Dia khawatir perusahaan akan mengurangi gaji
pegawai setelah bantuan cair.

"Jangan sampai ini akan menjadi substitusi atau pengganti dari perusahaan yang sebenarnya
masih kuat memberikan gaji Rp 5 juta per bulan, dengan adanya ini perusahaan mengurangi
gajinya. Artinya, enggak ada perubahan, perusahaan melakukan trik manipulatif," ucap Bhima.

Ketiga, ia menyebut pemerintah harus memperhatikan nasib pekerja informal. Sebab saat ini,
pekerja informal yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sangat minim.

"Memang pengusaha mikro dan ultramikro dapat bantuan, tapi mereka kan punya karyawan
juga. Karyawan harusnya masuk juga ke program subsidi gaji, datanya data yang sama dari
dinas koperasi," tuturnya.

Pemerintah mencairkan BSU bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta mulai Kamis, 27
Agustus 2020. Dalam pencairan tahap pertama, tercatat ada 2,5 juta penerima.

Adapun Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan validasi terhadap 10,8 juta data
penerima BSU. Total data tersebut setara dengan 69 persen dari total target penerima bantuan.

61